- Dua kakak beradik korban kekerasan seksual di Gowa mengalami trauma berat dan risiko bunuh diri.
- Lembaga pendamping melaporkan penyidik Polda Sulsel ke Propam setelah kasus penghentian penyidikan terjadi.
- Koalisi mendesak Polri mengevaluasi SP3 serta memeriksa alat bukti rekaman suara dan psikologis korban.
SuaraSulsel.id - Dampak dugaan kekerasan seksual yang dialami dua kakak beradik di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) memengaruhi kondisi psikologis mereka secara serius.
Bahkan, salah satu korban disebut memiliki risiko melakukan bunuh diri berdasarkan hasil asesmen psikologis.
Kondisi tersebut diungkap Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan, Warida yang mendampingi kedua korban.
Hasil asesmen psikologis yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Sulsel menunjukkan keduanya mengalami trauma berat.
Warida mengatakan kondisi psikologis korban menjadi perhatian serius di tengah penghentian penyidikan dua perkara dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan ke Polda Sulsel.
Salah satu korban bahkan disebut berada dalam kondisi psikologis yang mengkhawatirkan hingga memiliki indikasi risiko bunuh diri.
"Terjadi trauma yang sangat tinggi terhadap kedua anak ini. Hasil asesmen psikologis dari teman-teman UPT PPA Sulsel salah satunya menunjukkan bahwa si kakak ini bisa dianggap akan melakukan bunuh diri," kata Warida, Jumat (20/11/2026).
Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh dua kakak beradik berinisial AN (14) dan ARR (22). Keduanya diduga mengalami kekerasan seksual berulang yang dilakukan ayah kandung mereka berinisial MA (46).
Tim pendamping menilai penghentian penyidikan justru menambah persoalan bagi korban yang selama ini berjuang mendapatkan keadilan.
Koalisi Advokasi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sulawesi Selatan mendesak Polri mengevaluasi secara menyeluruh proses penyidikan dan dasar penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Mereka juga meminta pengawasan dari pengawas penyidikan (Wasidik) Bareskrim Polri untuk menelaah pertimbangan penyidik dalam menghentikan kedua perkara tersebut.
Selain itu, koalisi meminta Polda Sulsel memberikan penjelasan terbuka mengenai penilaian terhadap seluruh keterangan dan alat bukti yang telah diserahkan pendamping korban.
Pemeriksaan juga diminta dilakukan dengan perspektif korban serta mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Warida menegaskan, korban harus tetap memperoleh pendampingan hukum, psikologis, dan perlindungan selama proses penanganan perkara.
Koalisi juga meminta tidak ada tekanan maupun intimidasi yang berpotensi membuat korban kembali mengalami penderitaan.
Penyidik dilaporkan ke Propam
Tak hanya mendesak evaluasi, tim pendamping juga mengambil langkah hukum dengan mengadukan penyidik yang menangani perkara tersebut ke Propam Polri.
Anggota LBH Haros, Qonita Abu Bakar mengatakan pihaknya telah mengajukan pengaduan masyarakat (Dumas) sebagai bentuk keberatan terhadap proses penanganan perkara hingga akhirnya dihentikan.
Menurutnya, pengaduan tersebut merupakan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, aspirasi, maupun informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian.
"Kami mengambil langkah untuk Dumas atau pengaduan masyarakat. Karena kasus ini dihentikan, kami melaporkan penyidiknya ke Propam," kata Qonita.
Qonita menilai penghentian perkara perlu ditelaah kembali, terutama karena UU TPKS telah mengatur secara khusus mengenai alat bukti dan persyaratan bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara kekerasan seksual.
Dia menyoroti ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 UU TPKS yang memperluas pengertian saksi.
Seseorang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara kekerasan seksual meskipun tidak mendengar, melihat, atau mengalami sendiri peristiwa tersebut, sepanjang keterangannya berkaitan dengan perkara.
Ketentuan itu, menurut Qonita, membuka ruang bagi keterangan saksi yang mengetahui cerita atau pengakuan korban, termasuk teman yang menjadi tempat korban mencurahkan pengalamannya.
Selain itu, Pasal 24 UU TPKS juga mengatur alat bukti dalam perkara kekerasan seksual, termasuk informasi elektronik dan dokumen elektronik.
Salah satu bukti yang dipersoalkan tim pendamping adalah rekaman suara yang disebut dibuat korban saat dugaan kekerasan seksual terjadi.
Qonita mengatakan rekaman tersebut telah diserahkan kepada penyidik. Pihaknya bahkan meminta agar rekaman itu diperiksa di laboratorium forensik (Labfor) untuk memastikan keasliannya.
Namun, menurut dia, permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti sebagaimana yang diharapkan tim pendamping.
"Korban sempat merekam suara pelaku. Kami sudah meminta tolong agar rekaman ini diperiksa di Labfor, tetapi justru tidak diindahkan. Itu yang sangat berat bagi kami," ujarnya.
Qonita juga menyoroti pentingnya pemeriksaan psikologis dalam penanganan perkara kekerasan seksual.
Konseling dan asesmen psikologis bukan sekadar bentuk bantuan sosial, melainkan bagian dari hak pemulihan korban sekaligus dapat memiliki nilai pembuktian dalam proses hukum.
Dia merujuk Pasal 24 UU TPKS yang mengakui surat keterangan psikolog klinis atau psikiater sebagai alat bukti surat.
"Akan tetapi surat keterangan psikolog klinis atau psikiater sebagai alat bukti surat juga tidak diindahkan," keluhnya.
Sementara itu, hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan juga diatur dalam Pasal 66 hingga Pasal 71 UU TPKS.
Menurut Qonita, hasil pemeriksaan psikologis dapat menggambarkan trauma, ketakutan, maupun gangguan psikologis yang dialami korban.
Pemulihan juga harus diberikan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan.
Selain itu, biaya perawatan medis dan psikologis korban dapat menjadi bagian dari tuntutan restitusi sebagaimana diatur dalam UU TPKS.
"Jangan sampai dalam proses penanganan perkara, korban justru kembali mengalami penderitaan. Pemeriksaan harus dilakukan tanpa intimidasi dan tidak menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya," jelasnya.
Tim pendamping berharap pengaduan ke Propam dan desakan evaluasi kepada Bareskrim Polri dapat membuka ruang pemeriksaan kembali terhadap proses penanganan dua perkara tersebut.
Mereka meminta seluruh alat bukti, termasuk rekaman suara dan hasil asesmen psikologis, dinilai secara menyeluruh sebelum ada keputusan lebih lanjut mengenai penghentian penyidikan.
Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto yang dikonfirmasi soal penghentian laporan tersebut hingga kini belum memberi respons.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing