- James Riady sempat berniat membeli lahan bersertifikat milik keluarga Jusuf Kalla di Tanjung Bunga pada tahun 1996 namun ditolak.
- Pengadilan Negeri Makassar memutuskan menolak tuntutan dan menyatakan gugatan PT GMTD terkait sengketa lahan tersebut tidak dapat diterima.
- Manajemen PT GMTD mengklaim memiliki izin peruntukan lahan seluas 1.000 hektare berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulsel tahun 1991.
SuaraSulsel.id - Perseteruan lahan seluas 16 hektare lebih di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, antara keluarga Jusuf Kalla (JK) dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) menyimpan cerita panjang.
Tim Advisor Kalla Group, Prof Hamid Awaluddin mengungkapkan bos Lippo Group, James Riady pernah dua kali berupaya membeli lahan yang kini menjadi objek sengketa tersebut.
Upaya itu bahkan dilakukan langsung dengan menyurati JK pada 1996. Namun, tawaran pembelian tersebut ditolak.
James kemudian kembali mengirim orang untuk menjajaki kerja sama dengan pihak JK. Lagi-lagi ditolak juga.
Baca Juga:PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Anehnya, setahun berselang atau pada 1997, tiba-tiba muncul Akta Jual Beli (AJB) atas lahan tersebut. Padahal menurut Hamid, tanah itu sebelumnya sudah bersertifikat atas nama pihak JK.
"Ada dua tahap. Pertama ada surat resmi dia mau beli. Karena tidak bisa, James Riady mengirim lagi orangnya untuk bertemu, ingin kerja sama, juga tidak bisa. Setahun kemudian, tiba-tiba ada AJB. Dibelinya dari orang lain," ungkap Hamid, Kamis, 19 November 2026.
Hamid yang merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM itu mengatakan JK dan James Riady sebenarnya memiliki hubungan pertemanan.
Karena itu, upaya pembelian lahan tersebut sempat dikomunikasikan secara langsung.
"Tahun 96 itu saat itu lahan sudah tersertifikatkan," terangnya.
Baca Juga:Pemprov Sulsel Akan Lawan Dokumen Penjajah Belanda di Pengadilan
Menurut Hamid, persoalan lahan ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah awal pengembangan kawasan Tanjung Bunga pada era 1990-an.
Saat itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Ahmad Amiruddin memiliki visi mengembangkan sektor pariwisata di Sulsel.
Untuk mewujudkan gagasan tersebut, sejumlah pengusaha asal Sulsel yang berkiprah di Jakarta dikumpulkan, termasuk Tanri Abeng dan JK.
Mereka kemudian sepakat membentuk badan usaha untuk mengembangkan kawasan pariwisata Tanjung Bunga.
Pada tahap awal, perusahaan tersebut belum bernama GMTD.
Komposisi kepemilikan saham kala itu disebut melibatkan Tanri Abeng sebesar 50 persen, Pemerintah Provinsi Sulsel sekitar 20 persen, Pemerintah Kabupaten Gowa 10 persen, dan Pemerintah Kota Makassar 10 persen dan sisanya Yayasan Sosial Sulsel.