Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar

Perseteruan lahan seluas 16 hektare lebih di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, antara Jusuf Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development

Muhammad Yunus
Kamis, 19 November 2026 | 14:17 WIB
Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
Mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga Tim Advisor Kalla Group, Prof Hamid Awaluddin memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis 19 November 2026 [SuaraSulsel.id/Lorensia Clara]
Baca 10 detik
  • James Riady sempat berniat membeli lahan bersertifikat milik keluarga Jusuf Kalla di Tanjung Bunga pada tahun 1996 namun ditolak.
  • Pengadilan Negeri Makassar memutuskan menolak tuntutan dan menyatakan gugatan PT GMTD terkait sengketa lahan tersebut tidak dapat diterima.
  • Manajemen PT GMTD mengklaim memiliki izin peruntukan lahan seluas 1.000 hektare berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulsel tahun 1991.

SuaraSulsel.id - Perseteruan lahan seluas 16 hektare lebih di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, antara keluarga Jusuf Kalla (JK) dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) menyimpan cerita panjang.

Tim Advisor Kalla Group, Prof Hamid Awaluddin mengungkapkan bos Lippo Group, James Riady pernah dua kali berupaya membeli lahan yang kini menjadi objek sengketa tersebut.

Upaya itu bahkan dilakukan langsung dengan menyurati JK pada 1996. Namun, tawaran pembelian tersebut ditolak.

James kemudian kembali mengirim orang untuk menjajaki kerja sama dengan pihak JK. Lagi-lagi ditolak juga.

Baca Juga:PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD

Anehnya, setahun berselang atau pada 1997, tiba-tiba muncul Akta Jual Beli (AJB) atas lahan tersebut. Padahal menurut Hamid, tanah itu sebelumnya sudah bersertifikat atas nama pihak JK.

"Ada dua tahap. Pertama ada surat resmi dia mau beli. Karena tidak bisa, James Riady mengirim lagi orangnya untuk bertemu, ingin kerja sama, juga tidak bisa. Setahun kemudian, tiba-tiba ada AJB. Dibelinya dari orang lain," ungkap Hamid, Kamis, 19 November 2026.

Hamid yang merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM itu mengatakan JK dan James Riady sebenarnya memiliki hubungan pertemanan.

Karena itu, upaya pembelian lahan tersebut sempat dikomunikasikan secara langsung.

"Tahun 96 itu saat itu lahan sudah tersertifikatkan," terangnya.

Baca Juga:Pemprov Sulsel Akan Lawan Dokumen Penjajah Belanda di Pengadilan

Menurut Hamid, persoalan lahan ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah awal pengembangan kawasan Tanjung Bunga pada era 1990-an.

Saat itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Ahmad Amiruddin memiliki visi mengembangkan sektor pariwisata di Sulsel.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut, sejumlah pengusaha asal Sulsel yang berkiprah di Jakarta dikumpulkan, termasuk Tanri Abeng dan JK.

Mereka kemudian sepakat membentuk badan usaha untuk mengembangkan kawasan pariwisata Tanjung Bunga.

Pada tahap awal, perusahaan tersebut belum bernama GMTD.

Komposisi kepemilikan saham kala itu disebut melibatkan Tanri Abeng sebesar 50 persen, Pemerintah Provinsi Sulsel sekitar 20 persen, Pemerintah Kabupaten Gowa 10 persen, dan Pemerintah Kota Makassar 10 persen dan sisanya Yayasan Sosial Sulsel.

"Awalnya itu Gubernur Sulsel punya visi mulia, ingin mengembangkan Sulsel dari segi pariwisata. Tokoh Sulsel yang menonjol di Jakarta saat itu Pak Tanri Abeng. Lalu dikumpullah para pebisnis, termasuk Pak Jusuf Kalla dari Makassar," jelas Hamid.

Pengembangan kawasan tersebut tidak sekadar diarahkan untuk membangun perumahan. Ada cita-cita lebih besar, yakni menjadikan Tanjung Bunga sebagai kawasan pariwisata terpadu.

Rencananya, kawasan itu dilengkapi pusat kesenian, kebudayaan, fasilitas olahraga, hingga berbagai sarana penunjang pariwisata.

Namun, menurut Hamid, perjalanan perusahaan kemudian mengalami perubahan. Saham Tanri Abeng sebagian beralih ke GMTD.

Sementara itu, kepemilikan saham pemerintah daerah dan Yayasan Sosial Sulsel disebut terus mengalami dilusi atau pengurangan persentase kepemilikan.

Hamid pun mempertanyakan perkembangan kontribusi perusahaan terhadap pemerintah daerah yang sejak awal ikut membangun badan usaha tersebut.

"Silakan tanya ke pemda berapa dividen yang mereka terima selama 30 tahun ini," ujarnya.

Ia juga menyoroti realisasi pembangunan fasilitas olahraga dan pariwisata yang menjadi salah satu tujuan awal pengembangan kawasan Tanjung Bunga.

Ia menilai hingga kini fasilitas yang menjadi bagian dari cita-cita awal tersebut belum terlihat sebagaimana yang direncanakan.

Hamid menyebut masih terdapat sekitar 15 hektare lahan kosong dari total kawasan pengembangan sekitar 1.000 hektare.

"Yang pasti fasilitas olahraga yang dimaksudkan tadi itu belum tampak adanya. Yang ada adalah tanah kosong 15 hektare dari 1.000 hektare dan hanya untuk perumahan yang ada. Tidak ada cita-cita luhur dari Prof Amiruddin sebagai gubernur kala itu," tuturnya.

Di tengah polemik tersebut, manajemen PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GOWA), perusahaan yang terafiliasi dengan Grup Lippo sebelumnya juga telah menyampaikan tanggapannya.

Sekretaris Perusahaan GMTD, Tubagus Syamsul Hidayat menegaskan perseroan memiliki izin peruntukan lahan yang menjadi objek sengketa dengan PT Hadji Kalla.

GMTD mendasarkan klaimnya pada Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1188/XI/1991 tertanggal 5 November 1991.

Surat tersebut mengatur peruntukan lahan sekitar 1.000 hektare, terdiri dari sekitar 300 hektare di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, serta 700 hektare di Kecamatan Tamalate dan Mariso, yang saat itu masih menjadi bagian dari Kotamadya Ujung Pandang.

Selain itu, GMTD juga merujuk Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 138/II/1995 tertanggal 5 Februari 1995 yang menyempurnakan keputusan sebelumnya.

Menurut GMTD, kedua keputusan tersebut menjadi dasar perizinan pengembangan kawasan pariwisata, perkantoran, perdagangan, perumahan, hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya, termasuk sarana olahraga air, darat, dan pantai.

Sengketa lahan seluas 16 hektare tersebut telah diputus Pengadilan Negeri Makassar pada 12 November 2026 melalui perkara Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Makassar.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Makassar, majelis hakim yang dipimpin Wahyu Said menolak tuntutan provisi GMTD untuk seluruhnya.

Majelis juga menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Kontributor : Lorensia Clara Tambing

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini