- Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman memimpin dialog ketenagakerjaan dan UMP 2027 di Makassar pada Jumat, 13 November 2026.
- Pertemuan di Rumah Jabatan Gubernur ini bertujuan menyerap aspirasi buruh serta mendengarkan kondisi nyata dari para pengusaha.
- Hasil dialog tersebut diharapkan menghasilkan penetapan UMP yang sesuai regulasi pusat serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
SuaraSulsel.id - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, membuka ruang dialog bersama serikat pekerja dan pengusaha untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel Tahun 2027.
Dialog tersebut berlangsung dalam agenda silaturahmi bersama serikat pekerja/serikat buruh, Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, dan perangkat daerah di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026).
Pertemuan ini menjadi wadah bagi pemerintah untuk menyerap aspirasi pekerja sekaligus mendengarkan kondisi dunia usaha sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengupahan.
Andi Sudirman mengatakan, komunikasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha perlu terus dibangun agar kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
Baca Juga:Fatmawati Rusdi Dorong GAMKI Sulsel Berdayakan Pemuda Lewat UMKM
"Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama," ujarnya.
Menurutnya, memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Pemprov Sulsel ingin memberikan perhatian lebih konkret terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh.
Ia menilai, kondisi pekerja menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan dan kinerja pemerintah.
"Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi," ungkapnya.
Gubernur juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel terus memperkuat komunikasi dengan pekerja dan serikat buruh agar kebijakan ketenagakerjaan yang disusun sesuai dengan kondisi di lapangan.
Baca Juga:Inovasi Sulsel Mulai Dilirik Daerah Lain, Gorontalo Tertarik Adopsi Apartemen Ikan
Khusus pembahasan UMP 2027, Andi Sudirman menegaskan bahwa proses penetapannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis dari pemerintah pusat.
Data statistik resmi juga menjadi dasar dalam penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah minimum.
Ia mengajak serikat pekerja dan pengusaha menyampaikan pandangan secara terbuka dengan didukung data dan argumentasi yang terukur.
Serikat pekerja diharapkan menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan buruh, sedangkan pengusaha diminta transparan mengenai kondisi usaha, termasuk tantangan biaya operasional, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.
"Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan," jelasnya.
Melalui dialog tersebut, Pemprov Sulsel berharap proses penetapan UMP 2027 dapat berlangsung secara terbuka dan sesuai regulasi.
