- Polda Metro Jaya membantah informasi bohong mengenai penangkapan mantan Ketua KPK Firli Bahuri pada 11 November 2026.
- Penyidik mendatangi Firli di GOR Bulutangkis untuk menindaklanjuti ketidakhadirannya dalam dua kali pemeriksaan kasus pemerasan.
- Firli menyatakan kesediaannya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan lanjutan yang akan segera dijadwalkan oleh pihak kepolisian.
SuaraSulsel.id - Informasi yang menyebut mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, ditangkap polisi pada Rabu 11 November 2026 tidak benar.
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa kedatangan penyidik ke lokasi Firli bukan untuk melakukan penangkapan, melainkan menindaklanjuti dua kali ketidakhadirannya dalam pemeriksaan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membantah kabar penangkapan tersebut.
"Enggak ada yang diamankan," kata Budi saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga:Nusron Wahid Masih Bisa ke Luar Negeri, KPK Pertimbangkan Statusnya sebagai Menteri
Budi menjelaskan, personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mendatangi Firli di lokasi GOR Bulutangkis untuk menindaklanjuti dua kali ketidakhadirannya dalam panggilan pemeriksaan.
Menurut Budi, dalam pertemuan tersebut Firli menyampaikan kesediaannya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya yang akan segera dijadwalkan penyidik.
"Kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran Sdr. FB dalam dua kali panggilan pemeriksaan. Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik," jelasnya.
Duduk Perkara Kasus Firli Bahuri
Firli Bahuri diketahui terseret kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Baca Juga:Temuan Mencurigakan di Pemkot Makassar, Appi Janji Bongkar Habis 'Anomali'
Dalam perkara tersebut, Firli disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 KUHP.
Selain itu, Firli juga dijerat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Ketentuan tersebut mengatur larangan bagi pimpinan KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak lain yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 65 UU KPK, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.
Kesimpulan Cek Fakta
Berdasarkan klarifikasi Polda Metro Jaya, kabar bahwa Firli Bahuri ditangkap polisi tidak sesuai dengan keterangan resmi kepolisian.
