- Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan di Jakarta pada 10 November 2026 bahwa pemerintah akan mengamati pembahasan DPR terkait ijazah Wapres Gibran.
- MA mengabulkan kasasi pemohon dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah serta batal demi hukum.
- Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR akan memproses berbagai masukan fraksi partai politik terkait Hak Menyampaikan Pendapat.
Apabila putusan sudah diunggah, Menko mengatakan dari segi hukum maka administrasi negaranya telah selesai.
Selanjutnya, ia mengungkapkan proses hukum tata negara yang akan berjalan, namun pemerintah tidak bisa terlalu banyak ikut campur karena sepenuhnya merupakan area dan kewenangan DPR RI.
Usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik pada masa reses terkait Hak Menyampaikan Pendapat (HMP).
"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," kata Puan.
Baca Juga:Demo Lengserkan Prabowo-Gibran di Makassar Dijaga 2.100 Personel Keamanan
Setelah masa sidang DPR RI dibuka, menurut dia, pimpinan DPR akan terus mendengar masukan-masukan terkait hal itu, termasuk opsi-opsi mekanisme dan tata cara yang bisa ditempuh.
Sebelumnya, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyampaikan bahwa penggunaan jalur Hak Menyatakan Pendapat dalam merespons persoalan ijazah Wapres sedang dipertimbangkan dan difinalisasi.
Dia mengatakan persoalan ijazah Wapres Gibran menjadi ujian sejarah Indonesia sebagai negara hukum. Dengan realitas konstitusional yang ada, opsi penggunaan HMP dianggap ideal.
