- Direktur Balai Inklusi Sulawesi Selatan Abdul Rahman menyatakan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memicu krisis multidimensi yang sangat merugikan kelompok difabel.
- Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis pada Mei hingga September 2026 menyebabkan ribuan kasus keracunan yang berdampak buruk bagi kesehatan anak berkebutuhan khusus.
- Pemangkasan transfer ke daerah sebesar 24,7 persen pada 2026 memperparah akses layanan kesehatan dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas di wilayah terpencil.
Abdul Rahman mengatakan bahwa korban terbesar dari bencana kesehatan ini sering kali adalah anak-anak dengan kebutuhan khusus dan lansia difabel yang memiliki sistem imun lebih rentan.
"Program yang dipaksakan masuk ke pos anggaran pendidikan ini justru menimbulkan bencana kesehatan. Bagi difabel, terutama mereka dengan gangguan metabolik atau kebutuhan diet khusus, ketidakpastian kualitas gizi dan standar keamanan pangan adalah ancaman nyawa. Negara lebih mementingkan pencitraan daripada keselamatan warga negaranya yang paling rentan," tegasnya.
Remiliterisasi dan Penyempitan Ruang Aman bagi Difabel
Di ranah politik, demokratisasi dinilai semakin tercekik dengan masifnya remiliterisasi. Peresmian 204 satuan baru TNI dan 156 batalion teritorial pada Oktober 2026, serta penerjunan 16.000 personel militer ke desa-desa melalui "Operasi Desa Merah Putih", dinilai Abdul Rahman sebagai langkah mundur yang berbahaya bagi inklusi sosial.
Baca Juga:Ijazah SMA Gibran Rakabuming Tidak Ditemukan
"Militer mengambil alih fungsi pembangunan desa tanpa akuntabilitas publik yang jelas. Bagi difabel, pendekatan keamanan seperti ini seringkali mengabaikan prinsip aksesibilitas dan partisipasi. Mereka takut menyuarakan kebutuhan dasarnya karena ruang sipil semakin sempit. Ini menciptakan ketakutan dan ketidakpastian hukum di tingkat akar rumput," ujarnya.
Selain itu, represi terhadap aksi protes pada 2025 yang menewaskan 10 orang dan menangkap ribuan aktivis menunjukkan intoleransi negara terhadap kritik konstruktif dari masyarakat sipil, yang secara tidak langsung membungkam suara advokasi bagi difabel.
Sentralisasi Kebijakan Mematikan Layanan Dasar di Daerah
Kebijakan sentralistik yang memangkas transfer ke daerah sebesar 24,7 persen pada 2026 juga berdampak fatal bagi layanan kesehatan dan rehabilitasi berbasis komunitas di daerah.
Temuan BPK dalam IHPS 1/2026 yang menunjukkan 36,26 persen pemerintah daerah memiliki sisa anggaran lebih kecil daripada kewajiban jangka pendeknya mengancam keberlangsungan rumah sakit daerah dan pusat rehabilitasi difabel.
Baca Juga:Viral Isu Mahasiswa Difabel Diminta Keluar Asrama, Ini Penjelasan Resmi Unhas
"Dampaknya, jurang ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa semakin melebar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta mencapai 85,05, sementara Papua Pegunungan hanya 54,91. Bagi difabel di daerah terpencil, ini berarti akses terhadap alat bantu, terapi, dan pendidikan inklusif semakin sulit didapat karena anggaran daerah tersendat," kata Abdul Rahman.
Ekonomi Rakyat Terjepit dan Absennya Negara Pasca Bencana
Di tengah harga beras eceran yang menembus Rp15.769 per kilogram dan kemiskinan yang meningkat, difabel berada dalam posisi paling terjepit.
Bank Dunia memperkirakan 64,2 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas.
Puncak kegagalan perlindungan negara terlihat dari penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera pada November 2025 yang merenggut 1.199 jiwa.
Hingga kini, 20.770 unit hunian sementara masih dihuni penyintas. Abdul Rahman menyoroti bahwa penyintas difabel sering kali terlupakan dalam proses evakuasi dan pemulihan karena infrastruktur darurat yang tidak aksesibel.
