- Direktur Balai Inklusi Sulawesi Selatan Abdul Rahman menyatakan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memicu krisis multidimensi yang sangat merugikan kelompok difabel.
- Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis pada Mei hingga September 2026 menyebabkan ribuan kasus keracunan yang berdampak buruk bagi kesehatan anak berkebutuhan khusus.
- Pemangkasan transfer ke daerah sebesar 24,7 persen pada 2026 memperparah akses layanan kesehatan dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas di wilayah terpencil.
SuaraSulsel.id - Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai telah menciptakan krisis multidimensi yang berdampak paling berat bagi difabel.
Alih-alih mewujudkan kesejahteraan inklusif, kebijakan pemerintah justru dianggap memperlebar jurang ketimpangan dan mengabaikan hak-hak dasar warga negara yang termarjinalkan.
Abdul Rahman daeng Gus Dur, Direktur Balai Inklusi Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa kegagalan sistemik pemerintahan ini bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan ancaman nyata terhadap hak hidup dan partisipasi sosial difabel.
"Catatan dua tahun ini menunjukkan bagaimana fondasi demokrasi dan kesejahteraan rakyat terkikis. Namun, bagi kami di garis depan advokasi inklusi, yang lebih mengerikan adalah bagaimana negara semakin abai terhadap mereka yang paling membutuhkan perlindungan. Seperti difabel, penyintas bencana, dan masyarakat miskin," ujar Abdul Rahman, Selasa 20 Oktober 2026.
Baca Juga:Ijazah SMA Gibran Rakabuming Tidak Ditemukan
Abdul Rahman menyoroti bahwa cacat legitimasi sejak awal masa jabatan—terkait ketidakjelasan kualifikasi pendidikan Wakil Presiden yang menjadi sorotan dalam Putusan MK Nomor 1/PHPU-Pers/2025—berimbas pada lemahnya komitmen moral pemerintah terhadap penegakan hukum dan keadilan sosial.
"Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Ketika syarat dasar kenegaraan diabaikan, maka prinsip meritokrasi dan perlindungan hak asasi manusia juga ikut terabaikan. Difabel adalah pihak pertama yang merasakan dampaknya ketika negara tidak lagi tunduk pada konstitusi," kritik Abdul Rahman.
Ia menilai, warisan kontroversial Putusan MK 90/2023 telah menciptakan preseden buruk di mana hukum dapat diakali demi kepentingan oligarki, sehingga program-program afirmatif bagi disabilitas sering kali hanya menjadi alat pencitraan tanpa substansi perlindungan yang nyata.
Inklusi Semu di Tengah Runtuhnya Kepercayaan Publik
Data survei menunjukkan penurunan drastis kepercayaan publik, dengan kepuasan masyarakat anjlok dari 81,2 persen (November 2025) menjadi 51 persen (Juli 2026).
Baca Juga:Viral Isu Mahasiswa Difabel Diminta Keluar Asrama, Ini Penjelasan Resmi Unhas
Bagi Abdul Rahman, angka ini merefleksikan kekecewaan mendalam difabel yang merasa dikhianati oleh janji-janji kampanye tentang keadilan sosial.
"Elektabilitas yang terpangkas hampir setengahnya adalah bukti bahwa rakyat, termasuk komunitas difabel, merasa suara mereka tidak didengar. Janji kemakmuran terbukti hanya retorika kosong yang tidak sejalan dengan realitas aksesibilitas dan jaminan sosial yang minim," jelasnya.
Bencana Kesehatan dan Kerentanan Difabel dalam Program MBG
Salah satu kritik tertajuk ditujukan pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai melanggar mandat anggaran pendidikan minimal 20 persen sebagaimana diatur Pasal 31 ayat 4 UUD 1945.
Abdul Rahman menekankan bahwa kegagalan program ini memiliki dimensi inklusi yang serius.
Data Kementerian Kesehatan Mei 2026 mencatat 449 kejadian luar biasa (KLB) keracunan, dengan pemantauan masyarakat sipil melaporkan 43.838 korban hingga September 2026.
