Kok Bisa Ratusan Ton Udang Asing 'Nyelonong' Masuk ke Indonesia?

SuaraSulsel.id - Shrimp Club Indonesia (SCI) menolak masuknya udang vaname impor ke Indonesia. Organisasi pelaku usaha udang ini menilai impor tersebut berpotensi menekan harga udang di tingkat petambak sekaligus membawa risiko serius terhadap biosecurity dan keamanan pangan nasional.

Ketua Umum SCI Prof. Andi Tamsil mengatakan Indonesia tidak memiliki alasan kuat untuk mengimpor udang vaname karena komoditas tersebut diproduksi di dalam negeri.

“Impor pasti akan memberikan tekanan terhadap harga. Yang terdampak bukan hanya petambak, tetapi seluruh rantai industri udang, mulai dari hatchery, pakan, supplier hingga cold storage,” kata Prof Andi Tamsil, yang juga Guru Besar Universitas Muslim Indonesia dan pengurus ISPIKANI, kepada Suara.com, Kamis 13 Agustus 2026.

SCI menyampaikan keberatan tersebut dalam audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 12 Agustus 2026.

Baca Juga:Bukan Cuma Enak, Ini Alasan Udang Sulsel Jadi Favorit Orang Jepang

Audiensi dihadiri Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan serta Ketua Umum SCI.

SCI Temukan 120 Ton Udang dari Ekuador

SCI membawa data impor udang yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut menunjukkan adanya impor udang pada Mei dan Juni 2026.

Sebanyak 99 ton udang dari Argentina tercatat masuk melalui Pelabuhan Batu Ampar, Kepulauan Riau.

Sementara 120 ton udang dari Ekuador masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur.

Baca Juga:Indonesia Impor Perdana Babi Asal Denmark

Produk tersebut tercatat menggunakan HS Code 03061729 untuk whiteleg shrimps atau Litopenaeus vannamei dalam kondisi beku.

SCI kemudian menelusuri data tersebut dan memperoleh informasi bahwa udang dari Argentina merupakan udang pink, sedangkan produk dari Ekuador merupakan udang vaname.

Bagi SCI, impor vaname menjadi persoalan karena Indonesia juga merupakan produsen udang vaname.

Masuknya produk sejenis dari luar negeri dinilai berpotensi mengganggu pasar domestik.

“Kalau Indonesia memproduksi komoditas yang sama, kenapa harus memasukkan dari luar? Ini bukan hanya persoalan perdagangan, tetapi menyangkut petambak dan industri nasional,” ujar Prof Andi.

SCI Khawatir Penyakit Baru Masuk

SCI juga menyoroti risiko biosecurity. Menurut Prof Andi, udang impor dapat membawa agen penyakit yang berpotensi mengancam budidaya udang nasional.

Ia menyebut udang vaname Indonesia dikembangkan dengan standar Specific Pathogen Free (SPF). Karena itu, masuknya produk dari negara dengan karakteristik penyakit berbeda harus diawasi secara ketat.

“Udang Ekuador toleran terhadap berbagai penyakit. Mereka bisa menjadi carrier beberapa jenis virus baru maupun strain virus yang berbeda. Ini bisa menjadi ancaman terhadap udang vaname kita yang SPF,” katanya.

Menurut Prof Tamsil, ancaman penyakit tidak boleh dipandang sebelah mata. Jika patogen baru masuk dan menyebar, dampaknya dapat meluas ke sentra produksi udang nasional.

SCI juga mengingatkan potensi ancaman microbiological sabotage. Karena itu, setiap lalu lintas produk udang dari luar negeri harus melewati sistem pemeriksaan dan pengawasan biosecurity yang ketat.

“Ini bukan hanya masalah bisnis. Ada persoalan biosecurity yang harus kita jaga,” tegasnya.

Soroti Dugaan Udang Reject dari Ekuador

SCI juga meminta pemerintah mengusut informasi mengenai udang asal Ekuador yang diduga merupakan produk reject dari negara tujuan sebelumnya.

Prof Andi mengatakan pihaknya memperoleh informasi bahwa terdapat udang asal Ekuador yang ditolak China karena diduga mengandung bahan terlarang.

Menurut dia, informasi tersebut harus diverifikasi pemerintah. Jika benar produk yang ditolak negara lain kemudian masuk ke Indonesia, persoalannya bukan lagi sekadar perdagangan.

“Kalau produk yang sudah ditolak di negara lain kemudian masuk ke Indonesia dan terdeteksi lagi, yang rusak bukan hanya nama produknya, tetapi reputasi Indonesia,” ujarnya.

SCI meminta pemerintah memastikan seluruh udang impor yang masuk telah memenuhi standar keamanan pangan dan melalui pemeriksaan karantina.

Prof Andi juga menegaskan Indonesia tidak boleh menjadi pasar pembuangan produk yang tidak memenuhi standar negara lain.

“Jangan sampai Indonesia hanya menjadi tempat pembuangan produk luar,” tegasnya.

Satu Juta Tenaga Kerja Terancam Terdampak

SCI memperkirakan sekitar 1 juta tenaga kerja terlibat dalam industri udang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dampak impor, kata Tamsil, tidak hanya dirasakan petambak. Tekanan harga dan daya serap juga dapat memukul industri hulu dan hilir.

Rantai industri tersebut mencakup hatchery, pabrik pakan, petambak, supplier, transportasi, pengolahan hingga cold storage.

“Kalau harga di tingkat petambak turun dan daya serap berkurang, dampaknya bisa sampai ke hatchery, pabrik pakan, supplier, cold storage dan tenaga kerja,” katanya.

Karena itu, SCI meminta pemerintah menghitung dampak impor terhadap keseluruhan ekosistem industri udang, bukan hanya melihat kebutuhan pasokan atau kepentingan perdagangan.

KKP Klaim Belum Beri Rekomendasi Impor

Dalam audiensi tersebut, DJPB dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing (PDS) menyatakan belum pernah memberikan rekomendasi terkait impor udang tersebut.

KKP juga menyatakan komitmennya untuk melindungi produksi udang dalam negeri.

Berdasarkan hasil audiensi, terdapat dugaan udang impor tersebut masuk melalui Kawasan Berikat.

Jalur tersebut memungkinkan kegiatan impor dengan persyaratan tertentu, antara lain ketika kebutuhan pasokan tidak dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Produk yang masuk melalui kawasan tersebut juga harus diolah dan diekspor kembali serta tidak diperbolehkan keluar dari kawasan berikat untuk masuk ke pasar domestik.

KKP akan menindaklanjuti temuan SCI dan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Karantina Indonesia dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

SCI mendesak investigasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari asal produk, dokumen impor, jalur masuk, status kawasan berikat, pemeriksaan karantina hingga tujuan akhir produk.

Menurut Tamsil, persoalan ini harus segera diperjelas untuk memastikan tidak ada impor udang yang merugikan petambak dan industri nasional.

“Industri udang Indonesia sedang membangun daya saing. Jangan sampai pasar domestik justru dibebani produk impor yang kemudian menekan petambak kita,” pungkasnya.

SCI menegaskan penolakan terhadap impor bukan berarti menutup perdagangan internasional.

Pemerintah diminta memastikan setiap produk impor memenuhi seluruh ketentuan, aman dikonsumsi, tidak membawa ancaman penyakit dan tidak merusak pasar udang nasional.