MBG Hilang dari Sejumlah Sekolah di Kota Makassar

SuaraSulsel.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendadak berhenti di sejumlah sekolah di Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir.

Para siswa yang biasanya menerima paket makanan setiap hari kini harus kembali membawa bekal dari rumah.

Di sejumlah sekolah, penghentian itu bahkan memunculkan pertanyaan dari siswa hingga orang tua karena tidak disertai penjelasan rinci mengenai kapan program akan kembali berjalan.

Penelusuran menunjukkan penghentian distribusi MBG diduga berkaitan dengan dihentikannya sementara operasional puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini memasok makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat.

Baca Juga:Gubernur Sulsel Beri Bantuan Keluarga Ibu Helmi yang Viral Saat Penertiban di CPI

Beberapa sekolah dasar yang terdampak antara lain SD Inpres Batua 1, SD Inpres Batua 2, SD Inpres Tello Baru 2, dan SD Inpres Tello Baru 3.

Kepala SD Inpres Batua 1 Makassar, Hijrah mengaku distribusi makanan bergizi ke sekolahnya sudah berhenti sejak masa libur Iduladha.

Hingga kini, pihak sekolah belum menerima kepastian kapan layanan tersebut akan kembali berjalan.

"Setelah libur lebaran itu sudah tidak ada lagi masuk makanan. Kalau tidak salah sejak 26 Mei," kata Hijrah.

Menurut dia, penghentian distribusi sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, pasokan dari dapur yang berhenti beroperasi sempat dialihkan ke dapur SPPG lain sehingga program tetap berjalan.

Baca Juga:Update Terbaru SPMB Sulsel: Zonasi 2 Dibuka 17 Juni, Intip Syarat dan Kuota Barunya di Sini

Namun kali ini situasinya berbeda.

Belum ada dapur pengganti yang ditunjuk sehingga distribusi benar-benar terhenti.

"Dulu pernah juga berhenti sementara, tetapi kemudian dialihkan ke SPPG lain sehingga distribusi kembali berjalan normal. Untuk yang sekarang belum ada kepastian kapan akan kembali beroperasi," ujarnya.

Kondisi tersebut mulai dirasakan para siswa.

Hijrah mengatakan anak-anak yang selama ini terbiasa menerima makanan dari program MBG mulai mempertanyakan keberlanjutan program tersebut.

"Anak-anak sering bertanya kapan MBG kembali ada. Kami hanya bisa menunggu informasi selanjutnya," katanya.

Pihak sekolah sendiri mengaku menerima pemberitahuan penghentian sementara melalui pesan elektronik dari pihak SPPG pada 2 Juni 2026.

Dalam pemberitahuan itu hanya disebutkan bahwa distribusi dihentikan sementara hingga waktu yang belum ditentukan.

Tak hanya sekolah dasar, penghentian program juga dilaporkan terjadi di tingkat sekolah menengah pertama.

Salah seorang orang tua siswa SMP Negeri 21 Makassar di kawasan Minasa Upa, Ifan mengatakan informasi penghentian layanan diterima melalui grup WhatsApp orang tua murid.

"Informasi yang kami terima diteruskan guru ke grup orang tua. Disebutkan ada kendala teknis operasional sehingga distribusi makanan dihentikan sementara," ujarnya.

Menurut Ifan, sejak 8 Juni 2026, anak-anak sudah tidak lagi menerima paket makanan bergizi seperti biasanya.

"Sejak Senin lalu anak-anak sudah tidak menerima MBG," katanya.

Di tengah banyaknya pertanyaan dari sekolah dan orang tua siswa, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Makassar, Handayani akhirnya mengungkap penyebab penghentian tersebut.

Ia mengatakan sedikitnya 25 dapur SPPG di Makassar untuk sementara waktu disuspend atau dihentikan operasionalnya.

Penyebabnya berkaitan dengan persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"25 SPPG suspend IPAL," kata Handayani singkat.

Meski demikian, ia belum merinci dapur-dapur mana saja yang terdampak maupun berapa lama penghentian operasional akan berlangsung.

Temuan mengenai persoalan sanitasi dan infrastruktur dapur sebenarnya pernah disinggung Badan Gizi Nasional (BGN).

BGN mencatat dari total 824 SPPG yang beroperasi di Sulawesi Selatan, baru sekitar 585 unit atau 71 persen yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sementara sisanya masih dalam proses pemenuhan persyaratan dan evaluasi.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Ranto mengatakan sertifikat tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk menjamin keamanan makanan yang didistribusikan kepada siswa penerima manfaat program MBG.

Menurut dia, sertifikasi tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga memastikan seluruh proses produksi makanan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

"Ada kondisi-kondisi yang ditemukan, misalnya kualitas airnya, IPAL-nya, itu menyebabkan kita ingin segera dilakukan perbaikan agar sesuai standar," kata Ranto.

Ia menjelaskan terdapat dua kondisi yang menyebabkan sebuah SPPG belum mengantongi SLHS.

Pertama, dapur yang baru mulai beroperasi dan masih melengkapi berbagai persyaratan teknis.

Kedua, dapur yang sudah beroperasi lebih dari satu bulan tetapi belum juga memenuhi standar yang ditetapkan.

Untuk kategori kedua, operasional dapur dapat dihentikan sementara hingga seluruh proses sertifikasi diselesaikan.

"Nah kalau SPPG sudah lewat satu bulan ternyata belum punya SLHS, itu menjadi alasan dihentikan sementara sampai dia menyelesaikan proses disertifikasi," ujarnya.

Selain persoalan IPAL, BGN juga menemukan sejumlah kendala lain di lapangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, minimnya fasilitas laboratorium pengujian, hingga kualitas air yang belum memenuhi standar higienitas.

Menurut Ranto, pemenuhan standar sanitasi menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya kasus keracunan makanan maupun persoalan keamanan pangan lainnya dalam pelaksanaan program MBG.

"Dengan mengantongi SLHS kita bisa meminimalisir kejadian-kejadian menonjol tadi. Karena memang ada faktor-faktor yang kurang sesuai standar," katanya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing