- PC PMII Kota Makassar menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah pada Jumat, 12 Juni 2026 atas kebijakan bermasalah.
- Organisasi tersebut menyoroti isu anggaran pendidikan, kenaikan biaya hidup, PHK massal, serta ancaman terhadap kebebasan berpendapat masyarakat.
- PMII Makassar mengancam akan menggalang aksi "Reformasi Total Jilid II" jika tuntutan perbaikan kebijakan tidak segera direspons pemerintah.
Mereka menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi yang harus dijamin dan dilindungi.
Atas dasar itu, PMII Makassar menyampaikan empat tuntutan utama.
Pertama, meminta pemerintah memperkuat independensi lembaga hukum dan menjamin prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan.
Kedua, meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan anggaran yang dinilai berdampak terhadap sektor pendidikan.
Baca Juga:ISNU Kritik Rencana Penutupan Prodi Kependidikan: Jangan Hanya Kejar Target Industri
Ketiga, mendesak pemerintah menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, termasuk mengendalikan harga kebutuhan pokok serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
Keempat, menolak berbagai kebijakan yang dianggap berpotensi mengurangi ruang kebebasan sipil dan partisipasi publik dalam demokrasi.
Hariandi menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk peringatan kepada pemerintah agar lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Ia mengatakan PMII Makassar membuka ruang dialog dengan pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan melakukan konsolidasi gerakan yang lebih besar apabila aspirasi mereka tidak mendapat perhatian.
"Kami berharap pemerintah mendengar dan merespons berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat. Namun jika tidak ada itikad baik untuk memperbaiki keadaan, maka kami akan melakukan konsolidasi bersama elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan, serikat buruh, dan masyarakat sipil," tegasnya.
Baca Juga:Daftar Prodi Terancam Dihapus, DPR : Hati-hati, Jangan Korbankan Masa Depan Mahasiswa!
PMII Makassar bahkan mengaku telah menyiapkan langkah konsolidasi dengan berbagai organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil di Kota Makassar.
Mereka menyebut gerakan tersebut sebagai upaya mengawal demokrasi sekaligus menyuarakan berbagai persoalan yang dianggap belum mendapatkan penyelesaian.
"Kami menyerukan konsolidasi total secara massal kepada seluruh elemen OKP Cipayung Plus, BEM lintas kampus, serikat buruh, dan masyarakat sipil di Kota Makassar untuk bersama-sama turun ke jalan menjemput gerbang Reformasi Jilid 2," tegas Hariandi.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
