- Pemprov Sulawesi Selatan menyusun RKPD 2027 melalui Rakortek pada 22 April 2026 guna mempercepat penurunan stunting dan perlindungan kelompok rentan.
- Forum ini menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan agenda nasional Indonesia Emas 2045 untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Pemerintah daerah mengintegrasikan perencanaan berbasis data guna memastikan program pembangunan yang inklusif, terukur, dan tepat sasaran bagi masyarakat.
SuaraSulsel.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi mulai mematangkan arah pembangunan 2027 dengan menitikberatkan percepatan penurunan stunting dan penguatan perlindungan kelompok rentan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Fokus itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Tematik Stunting, Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Lansia di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu 22 April 2026, sebagai tahapan strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Rakortek ini juga menjadi bagian penguatan integrasi perencanaan berbasis data agar agenda pembangunan daerah berjalan lebih terukur, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Forum tersebut menjadi ruang sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar isu pembangunan manusia tidak diposisikan sebagai agenda sektoral semata, melainkan menjadi bagian integral dari desain pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca Juga:Gubernur Sulsel Minta Menteri PU Percepat Pembangunan Jalan Seko
Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel Irawan Dermayasamin Ibrahim mengatakan, pencapaian visi Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan kualitas sumber daya manusia yang dipersiapkan sejak sekarang melalui intervensi terukur dan kolaborasi lintas sektor.
“Capaian ini menunjukkan kolaborasi lintas sektor berjalan efektif, tetapi tantangan pembangunan manusia belum selesai. Karena itu isu stunting, perempuan, anak, disabilitas, dan lansia harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujar Irawan.
Data pembangunan Sulsel menunjukkan tren positif. Persentase penduduk miskin Sulsel pada September 2025 tercatat 7,43 persen. Angka tersebut menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 sebesar 4,45 persen. Capaian ini menunjukkan kondisi yang relative baik, serta mencerminkan bahwa penyerapan tenaga kerja berjalan secara optimal.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting Sulsel berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2024 turun menjadi 23,3 persen, atau menurun 4,1 poin persentase dibanding tahun sebelumnya.
Baca Juga:Gubernur Sulsel Kirim Bantuan untuk Korban Kebakaran di Parepare
Meski demikian, Pemprov Sulsel menilai tantangan pembangunan manusia masih membutuhkan intervensi yang lebih tajam.
Di sisi lain, Sulawesi Selatan mulai memasuki era ageing population atau meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia.
“Lansia tidak boleh dipandang sebagai beban pembangunan, tetapi sebagai subjek yang harus dihormati dan diberdayakan,” kata Irawan.
Menurut dia, kondisi tersebut menuntut perubahan pendekatan pembangunan, dari sekadar pemenuhan layanan dasar menuju penguatan layanan jangka panjang dan pemberdayaan kelompok rentan secara produktif.
Irawan menjelaskan, agenda tersebut beririsan langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), serta indikator perlindungan anak.
Pada 2025, IPM Sulsel tercatat 75,92 dan IPG 93,53. Sementara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) masih menggunakan data 2024 sebesar 0,365 karena data 2025 belum dirilis.
