- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memutuskan meniadakan pengadaan kendaraan dinas baru untuk seluruh pejabat Pemkot Makassar sepanjang tahun 2026.
- Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi anggaran daerah agar dana tersebut dapat dialokasikan pada program prioritas kebutuhan masyarakat.
- Dana penghematan kendaraan dialihkan pemerintah kota untuk membiayai sektor pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan, serta pemberdayaan ekonomi warga Makassar.
Selain lebih efisien, penggunaan kendaraan listrik juga dinilai lebih hemat karena tidak memerlukan bahan bakar minyak.
Munafri mengaku penggunaan mobil listrik tersebut sejauh ini tidak menemui kendala berarti. Dukungan fasilitas bengkel dan dealer di Makassar membuat operasional kendaraan tetap aman.
“Pernah ada satu kali kendala, tapi gampang. Di sini ada bengkel dan dealernya, jadi sangat aman. Kalau pun ada masalah, ada dealer yang bisa bertanggung jawab,” tuturnya.
Ia bahkan menggambarkan kenyamanan berkendara dengan mobil listrik saat digunakan di dalam kota.
Baca Juga:Proyek PSEL Makassar Rp3 Triliun Terancam Gagal, Investor Ancam Bawa ke Arbitrase Internasional
“Enak dipakai, seperti naik bom-bom car di dalam kota,” katanya.
Di akhir keterangannya, Munafri kembali menegaskan bahwa sepanjang tahun 2026 tidak akan ada pengadaan kendaraan dinas baru, baik untuk wali kota, wakil wali kota, maupun kepala dinas di lingkungan Pemkot Makassar.
“Tahun ini saya pastikan tidak ada pengadaan mobil dinas atau mobil operasional, baik untuk Wali Kota maupun Wakil Wali Kota serta kepala dinas,” tegasnya.
