- Anggota Komisi III DPR RI menyoroti peredaran narkoba Sulsel, mengkhawatirkan isu geng motor mengalihkan perhatian publik serius.
- DPR mengingatkan aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada ketertiban umum, tetapi juga kasus besar narkotika.
- Dua oknum polisi Toraja Utara dipecat karena menerima setoran mingguan dari bandar sabu-sabu di Makassar.
Selain dipecat dari institusi Polri, AKP Arifan juga dijatuhi sanksi penempatan di tempat khusus selama 30 hari.
Dalam persidangan terungkap bahwa Arifan bersama bawahannya, Aiptu Nasrul yang menjabat sebagai Kanit II Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara menerima setoran dari seorang bandar sabu-sabu sebesar Rp10 juta setiap pekan.
Berdasarkan fakta yang diungkap di persidangan dengan menghadirkan tiga orang saksi, praktik tersebut berlangsung selama 11 pekan.
Dengan demikian, total uang yang diterima dari aktivitas ilegal tersebut mencapai ratusan juta rupiah.
Baca Juga:Kasat Narkoba dan Aiptu Polres Toraja Utara Dipecat Usai Terima Rp110 Juta dari Bandar Narkoba
Sanksi serupa juga dijatuhkan kepada Aiptu Nasrul. Ia turut dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian.
Majelis etik mengungkapkan praktik tersebut bermula dari pertemuan kedua oknum polisi tersebut dengan seorang bandar narkoba di sebuah hotel di Kota Makassar.
"Mereka mengakui bertemu di Hotel Rotterdam. Terjadi kesepakatan, lalu bandar diizinkan mengedar di wilayahnya agar memudahkan koordinasi," ujar Kombes Zulham saat membacakan fakta persidangan.
Salah satu fakta yang menjadi sorotan dalam persidangan adalah terkait pelepasan seorang bandar sabu-sabu bernama Kevin.
Padahal, yang bersangkutan sebelumnya sempat diamankan dan ditahan oleh pihak kepolisian.
Baca Juga:Polda Sulsel: Dua Perwira Polres Toraja Utara Akui Terima Uang Narkoba
Namun, sehari setelah ditangkap, Kevin justru dilepaskan kembali.
Saat dikonfrontasi mengenai siapa yang memberikan perintah pelepasan tersebut, AKP Arifan mencoba mengelak dengan menyebut bawahannya sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Jawaban tersebut memicu kemarahan majelis hakim etik.
Ketua majelis bahkan menegur keras sikap Arifan yang dianggap tidak bertanggung jawab sebagai seorang perwira.
"Kalau sampai Nasrul punya kemampuan melepaskan tahanan, kau bodoh sebagai perwira! Tugasmu sebagai Kasat, sebagai perwira di sini," hardik Kombes Zulham dalam persidangan.
Selain terbukti menerima setoran dari bandar narkoba, keputusan pemecatan juga diambil karena AKP Arifan dinilai tidak kooperatif selama proses pemeriksaan pendahuluan hingga persidangan etik berlangsung.
