- Penyidik Kejati Sulsel mengungkap aliran dana korupsi proyek nanas Rp60 miliar, termasuk pembelian mobil mewah senilai Rp1,2 miliar.
- Sebanyak Rp20 miliar dari anggaran proyek sempat dialirkan kepada Direktur PT CAP, Rio Erlangga, salah satu tersangka.
- Kasus ini menjerat enam tersangka, termasuk mantan Pj Gubernur Sulsel, dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp50 miliar.
Sebelumnya, Kejati Sulsel juga telah menyita uang tunai sebesar Rp1.250.000.000 atau sekitar Rp1,2 miliar dalam perkara tersebut pada awal Februari 2026.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Rachmat Supriady mengatakan penyitaan uang tersebut merupakan bagian dari upaya penyelamatan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi pengadaan bibit nanas.
Ia mengungkap, dalam penanganan perkara korupsi, Kejaksaan tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap para tersangka, tetapi juga berupaya mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut.
"Uang sitaan tersebut telah kami setorkan ke rekening pemerintah lainnya atau rekening penitipan Kejati Sulsel guna menjamin penyelamatan kerugian negara selama proses hukum berlangsung," kata Rachmat.
Baca Juga:6 Fakta Mengejutkan Kasus Korupsi Bibit Nanas Rp60 Miliar di Sulsel
Dalam kasus ini, penyidik memperkirakan kerugian negara mencapai sekitar Rp50 miliar dari total anggaran proyek sebesar Rp60 miliar.
Proyek pengadaan bibit nanas tersebut diduga sejak awal direncanakan dan dilaksanakan secara tidak sesuai prosedur.
Penyidik menemukan sejumlah kejanggalan dalam tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
Salah satu temuan yang cukup mencolok adalah tidak adanya kesiapan lahan untuk penanaman bibit nanas sebelum proyek dijalankan.
Akibatnya, dari sekitar 4 juta bibit nanas yang diadakan dalam proyek tersebut, sebanyak 3,5 juta bibit dilaporkan mati dan tidak dapat dimanfaatkan.
Baca Juga:Segera Cair! Rp54,6 Miliar Digelontorkan untuk Pelebaran Jembatan Maros
"Perbuatan melawan hukumnya banyak, mulai dari perencanaan. Seharusnya kalau bibit itu mekanismenya hibah, tapi ini tidak ada. Proposalnya saja belum jelas, tapi proyek sudah ditetapkan," ungkap Didik.
Dalam perkara ini, Kejati Sulsel telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, termasuk mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus mantan Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin.
Selain Bahtiar, lima tersangka lainnya yakni Hasan Sulaiman selaku tim pendamping Pj Gubernur Sulsel periode 2023-2024, Uvan Nurwahidah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK), serta Rimawaty Mansyur yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Almira Agro Nusantara dan merupakan pemenang tender proyek.
Kemudian Rio Erlangga dari pihak swasta asal Bogor, serta Ririn Riyan Saputra Ajnur yang merupakan aparatur sipil negara di Pemerintah Kabupaten Takalar dan bertugas sebagai pelaksana kegiatan proyek.
Keenam tersangka tersebut ditetapkan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang cukup.
Mereka dijerat dengan pasal berlapis terkait tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta sejumlah ketentuan dalam KUHP baru.
