Ke mana anggaran pembangunan infrastruktur yang seharusnya dialokasikan untuk desa-desa seperti Perindingan?
Mengapa selama belasan tahun, pemerintah hanya memberi janji tanpa aksi?
Video gotong royong warga yang viral di media sosial semakin mempermalukan pihak yang seharusnya bertanggung jawab.
“Setiap tahun datang diukur tapi tidak pernah terealisasi pengerjaannya. Padahal ini jalan penghubung menuju kota,” komentar seorang warganet.
Baca Juga:Pemprov Sulsel Potong 50 Persen Tunjangan Pegawai untuk Perbaikan Jalan
“Jangan lupa pajak masyarakat digunakan untuk apa,” sindir yang lain.
Kasus ini hanyalah satu dari sekian banyak potret ketidakadilan pembangunan di daerah-daerah terpencil.
Ironisnya, dana desa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru kerap tak jelas penggunaannya.
Jika tidak ada desakan dari masyarakat, perbaikan infrastruktur seperti ini hanya akan terus menjadi wacana kosong.
Pemerintah seharusnya malu. Warga yang membayar pajak berhak mendapatkan infrastruktur yang layak.
Baca Juga:Kerbau Termahal Asal Toraja Ditetapkan Sebagai Kekayaan Intelektual
Mereka bukan meminta belas kasihan, melainkan hak dasar yang seharusnya diberikan tanpa harus menunggu bertahun-tahun.
Jika keadaan ini terus berlanjut, jangan heran jika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun.
Kini, bola ada di tangan pemerintah. Akankah mereka tetap berdiam diri, membiarkan masyarakat berjuang sendiri?
Ataukah mereka akan segera bertindak, menunjukkan bahwa masih ada kepedulian terhadap rakyat kecil?
Jangan sampai perbaikan infrastruktur hanya menjadi janji politik setiap musim pemilu, tanpa ada realisasi nyata di lapangan.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
