Alat transportasi dan mesin itu terdiri dari mobil Honda Jazz tahun 2004 senilai Rp55 juta, motor Honda Beat tahun 2009 senilai Rp5 juta, dan mobil Toyota Fortuner TRD tahun 2018 senilai Rp440 juta.
Selain itu ada harta bergerak lainnya senilai Rp155 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp1,8 miliar. Andi Sudirman juga tercatat memiliki utang senilai Rp405 juta.
Sementara, harta kekayaan Fatmawati Rusdi mencapai Rp100,9 miliar. Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan Rp94,2 miliar, alat transportasi dan mesin Rp960 juta, harta bergerak lainnya Rp280 juta, kas dan setara kas Rp5,3 miliar, dan tidak memiliki utang.
Pada perhelatan Pilkada, peserta dengan kekayaan tergolong di atas rata-rata cenderung didukung partai politik besar.
Baca Juga:Viral Spanduk 'Menjaga Intoleransi di Pilgub Sulsel Penting"
Biaya Pilkada
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sendiri pernah melakukan kajian soal biaya Pilkada yang dibutuhkan untuk maju jadi calon gubernur.
Setidaknya untuk menjadi calon kepala daerah selevel provinsi membutuhkan dana berkisar antara Rp 20 miliar hingga Rp 100 miliar untuk ada di posisi aman.
Hasil kajian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan The Indonesian Institute terhadap pilkada tahun 2018 lalu. Lembaga itu melakukan analisis terhadap kekayaan calon gubernur dan calon wakil gubernur di 7 provinsi, terutama di Sulawesi Selatan.
Berdasarkan hasil analisis The Indonesian Institute, tingkat kekayaan pasangan calon di level provinsi, yaitu calon gubernur dan wakil gubernur cukup beragam. Namun ditemukan data tingkat kekayaan yang dimiliki calon wakil gubernur justru lebih tinggi dibandingkan kekayaan calon gubernur.
Baca Juga:Tolak Kotak Kosong, Prabowo Mania 08 Dukung Danny Pomanto Lawan Sudirman - Fatmawati
"Rata-rata tingkat kekayaan wakil gubernur mencapai Rp29,2 miliar, sedangkan rata-rata tingkat kekayaan calon gubernur hanya mencapai Rp 21,1 miliar. Sementara itu, di level daerah/kabupaten, tingkat kekayaan yang dimiliki setiap pasangan calon hampir menunjukkan nilai yang sama. Tingkat kekayaan calon bupati/wali kota berada satu tingkat sedikit di atas tingkat kekayaan calon wakil bupati/wakil wali kota," tulis The Indonesian Institute dikutip Rabu, 31 Juli 2024.
