SuaraSulsel.id - Supriyadi, petani asal Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, mengaku tidak kebagian pupuk subsidi tahun ini. Ia dan puluhan orang lainnya tidak terinput dalam sistem penerima manfaat.
Hal tersebut diungkapkan Supriyadi saat bertemu dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kantor Gubernur Sulsel, Senin, 27 Mei 2024.
"Kami ada 40 orang di kelompok tani tidak dapat pupuk sama sekali tahun ini. Kebetulan saya ketua kelompok tani dan sepanjang tahun 2024 ini sama sekali tidak dapat," keluhnya.
Supriyadi mengaku heran namanya dan 39 orang anggota kelompok tani lainnya dikeluarkan dari penerima manfaat. Padahal ia bertetangga kampung dengan Amran Sulaiman.
Baca Juga:Direktur Eksekutif PT Indeks Politica Indonesia: JK dan Amran Sulaiman Kurang Harmonis
"Katanya tidak terinput datanya. Jadi kami tanam padi dan jagung disitu tidak pakai pupuk, pak. Padahal luas lahan semuanya itu kurang lebih 25 hektare," keluhnya.
Masalah lain adalah harga pupuk yang dijual distributor lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Petani asal Jeneponto, Rais juga mengungkap persoalan lain soal pupuk. Ia mengatakan banyak distributor di kabupaten yang memainkan harga.
"Banyak yang jual Rp130 ribu sampai Rp150 ribu di desa. Padahal harusnya hanya Rp115 ribu," sebutnya.
Rais bahkan membeberkan tiga nama distributor yang diduga culas. Mereka juga sudah mengeluhkan masalah ini ke DPRD Sulsel, tapi tak ada solusi.
Baca Juga:KPK Akan Periksa Keluarga SYL Terkait Penyidikan TPPU
Cabut Izin Distributor
Hal tersebut membuat Menteri Pertanian, Andi Amran hanya bisa geleng-geleng kepala. Amran meminta General Manager Pupuk Indonesia untuk mencabut langsung izin distributor yang dimaksud.
"Pak Irjen, minta tolong temui Kapolda dan Kajati Sulsel. Yang pasang harga Rp150 itu juga cabut izinnya," tegasnya.
Kata Amran, alokasi pupuk subsidi setiap tahunnya terus naik. Untuk tahun 2024, alokasinya sebesar Rp53,3 triliun dari tahun sebelumnya yang hanya Rp26,1 triliun.
Sementara, bantuan pupuk subsidi untuk Sulawesi Selatan mencapai Rp4,8 triliun, yang sebelumnya hanya Rp2,3 triliun.
Dengan besaran alokasi tersebut, Amran berharap agar distributor tidak memainkan harga. Ia menegaskan pihaknya sudah bekerjasama dengan Polri dan Kejaksaan untuk masalah ini.
