Ia mengatakan buruh sengaja minta UMP naik 7,14 persen. Sebab, hampir semua perusahaan di Sulsel tidak menggunakan struktur dan skala upah atau SUSU.
"Sehingga ada ketidakadilan antara pekerja yang baru 0-1 tahun, dengan 10 tahun (jika menggunakan PP 51). Maka harus ada kebijakan Gubernur untuk memonitoring perusahaan di Sulsel agar bisa struktur dan skala upah. Kemudian soal penegakan hukumnya harus tegas," ungkapnya.
Sementara, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel Suhardi menambahkan pihaknya sudah merapatkan soal upah minimum ini selama sebulan. Perhitungannya sudah sesuai dengan formula yang ditetapkan kementerian.
Ia mengaku nilainya memang sangat kecil, sehingga membuat buruh kecewa. Namun, nilainya sudah lebih tinggi dari rata-rata median upah dengan menggunakan skala alfa 0,30 persen.
Baca Juga:Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Makassar Lelang 13 Unit Alat Kesehatan
"Dari serikat buruh memang sangat kecil, tapi kita hitung median upahnya. Jadi UMP tahun ini sudah lebih tinggi dari rata-rata, sehingga mengikuti penyesuaian yang tidak menghitung inflasi dibanding daerah lain. Bahkan kami sudah naikkan alfa itu 0,30 persen, itu yang paling tinggi tapi tidak menolong," ungkapnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing