Lukas Enembe Pernah Sakit Hati dan Tidak Percaya Pemerintah Indonesia, KPK Diminta Hati-hati

Kasus para bupati di Papua juga harus ditangani secara khusus

Muhammad Yunus
Jum'at, 07 Oktober 2022 | 10:28 WIB
Lukas Enembe Pernah Sakit Hati dan Tidak Percaya Pemerintah Indonesia, KPK Diminta Hati-hati
Gubernur Papua Lukas Enembe [SuaraSulsel.id/Antara]

SuaraSulsel.id - Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua mengingatkan agar penanganan kasus Gubernur Papua Lukas Enembe harus berhati-hati. Karena sebagai pejabat publik, orang nomor satu di Provinsi Papua pernah trauma dan sakit hati. Sehingga tidak percaya kepada negara.

"Tak hanya hanya kasus Lukas Enembe tetapi kasus para bupati lainnya di Papua harus ditangani secara khusus," kata akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua Laus Deo Calvin Rumayom dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 7 Oktober 2022.

Karena itu, jelasnya, jika terjadi kasus korupsi seperti ini, maka harus dijelaskan kepada masyarakat. Bahwa kasus ini tidak ada hubungannya dengan soal pelanggaran HAM. Tetapi murni kasus penyalahgunaan kewenangan.

Ketua Analisis Papua Strategis ini menjelaskan, kalau yang digaungkan misalnya jemput paksa, atau narasi-narasi tanpa penjelasan yang lebih spesifik. Maka masyarakat akan mempunyai kesimpulan sendiri-sendiri.

Baca Juga:KPK Didesak Segera Periksa Pemilik Perusahaan Penyuap Pejabat Dirjen Pajak Angin Prayitno Aji

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus menjelaskan apa masalahnya. Sehingga tidak bisa menangkap atau menahan Lukas Enembe, apakah karena masalah keamanan atau soal alat bukti yang belum cukup.

“Persoalan Gubernur Papua ini adalah persoalan kita. Kita tidak boleh biarkan Bapak Lukas sendiri, tidak boleh biarkan Pemerintah Provinsi Papua ini sendiri, tidak boleh biarkan KPK bergerak sendiri, TNI-Polri bergerak sendiri,” jelasnya.

Dia melihat ada pelajaran berharga yang dapat dipetik dari peristiwa itu, yakni melahirkan sebuah konsep pembangunan Papua dengan satu perspektif baru, yaitu pendekatan antropologis, pendekatan filosofis, pendekatan partisipatif dan keterlibatan secara bersama-sama.

Dia berharap Gubernur Lukas Enembe dapat mengikuti jejak Nelson Mandela yang menjadi contoh bagi negara-negara demokrasi di dunia.

Nelson Mandela setelah 27 tahun mendekam dalam penjara, ia tetap menyerukan perdamaian dan pengampunan bagi lawan-lawan politiknya.

Baca Juga:Geger Isu 'Dijebak' KPK di Kasus Formula E, Anies Baswedan: Saya Tidak Tahu Juga Apa yang Dituduhkan

Nelson Mandela dikenang sebagai tokoh politik yang berani memberikan pengampunan kepada Apartheid.

Karena dengan pengampunan itulah, tambahnya, Afrika Selatan kini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dihargai, bangsa yang bermartabat.

“Gubernur Papua sebagai pemimpin Papua harus bisa mengampuni dirinya sendiri, mengampuni rakyatnya, mengampuni pihak-pihak yang menghakimi dirinya. Karena dengan mengampuni, ia akan mendapatkan pahalanya, mendapatkan apa yang menjadi haknya,” kata Laus.

Laus berharap Lukas Enembe tetap kuat, tetap tegar, tetap menggunakan khidmat Tuhan. Kesalahan sebagai manusia pasti terjadi, tetapi kalau dirinya punya niat baik untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, pasti Tuhan akan membuka jalan. (Antara)

News

Terkini

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong pembangunan daerah

News | 14:55 WIB

Terdakwa pelanggaran HAM berat Papua Isak Sattu hanya bisa menangis haru

News | 14:45 WIB

Isak Sattu hanya bisa menangis haru usai mendengar putusan hakim

News | 14:20 WIB

Sejumlah media asing menyoroti pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi KUHP

News | 13:26 WIB

Korban dikenal pekerja keras dan tulang punggung keluarga

News | 11:35 WIB

Pemprov Sulsel berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif

News | 10:40 WIB

Majalah Time menobatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky

News | 09:37 WIB

Tim relawan BRI juga telah membantu proses evakuasi warga yang terisolir akibat rerentuhan pasca gempa.

News | 20:52 WIB

Dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan perekonomian masyarakat

News | 17:30 WIB

Bukan kasus dugaan uang koordinasi tambang ilegal yang menyeret nama Kabareskrim Polri

News | 16:28 WIB

Apresiasi kepada perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas

News | 13:30 WIB

P2DD Provinsi Sulsel raih penghargaan provinsi terbaik di KTI

News | 12:34 WIB

Prakiraan cuaca Sulawesi Barat dan sekitarnya

News | 07:12 WIB
Tampilkan lebih banyak