Menurutnya, rapat pleno kubu Kadir Halid tidak sah berdasarkan juklat nomor 4 tahun 2020. Juklat itu mengatur secara jelas rapat pleno hanya bisa dipimpin Ketua DPD.
"Sementara undangan pleno kemarin itu hanya undangan pleno, tidak ada agendanya. Saya dikonfirmasi pengurus, saya bilang itu tidak sah. Saya saat itu di Jakarta, ada agenda tidak bisa hindari. Undangan dari menteri," ujarnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Baca Juga:Kantor Golkar Sulsel Diserbu Massa Berpakaian Kuning Loreng
