SuaraSulsel.id - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese MP, mengunjungi Makassar hari ini, Selasa 7 Juni 2022. Sebagai rangkaian kunjungan resmi pertamanya ke Indonesia setelah menjabat sebagai Perdana Menteri.
Perdana Menteri didampingi Menteri Luar Negeri Senator Penny Wong, Menteri Perdagangan Senator Don Farrell, Menteri Perindustrian Ed Husic, dan Anggota Solomon Luke Gosling OAM.
Kunjungan pertama Perdana Menteri Australia dan anggota kabinet seniornya ini menandakan kerjasama yang mendalam antara Indonesia Timur dengan Australia dan menunjukkan pentingnya hubungan bilateral bagi Pemerintah Australia.
“Indonesia adalah salah satu tetangga terdekat kami, karena itu saya berkomitmen untuk berkunjung secepatnya".
Baca Juga:5 Tempat Nongkrong di Makassar Paling Asik dan Seru
“Kedua negara kita memiliki sejarah panjang kerja sama dan persahabatan, dan Pemerintahan saya akan bekerja sama dengan Indonesia untuk memperdalam hal ini,” kata Perdana Menteri Albanese.
Selama berada di Makassar, Perdana Menteri dan delegasi bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, para alumni Australia dan mahasiswa di Universitas Hasanuddin.
Serta mengunjungi Eastern Pearl Flour Mill, pabrik terigu terbesar ke-empat di dunia.
Eastern Pearl, seperti pabrik terigu lainnya di Indonesia, menggunakan gandum Australia berkualitas tinggi. Untuk menghasilkan tepung yang digunakan dalam produk seperti mie dan roti.
“Saya berharap dapat membangun hubungan kita lebih jauh, termasuk merevitalisasi hubungan perdagangan kita dan mempromosikan kerjasama di bidang iklim, infrastruktur dan energi,” Perdana Menteri Albanese menambahkan.
Dalam Pertemuan Pimpinan Tahunan di Jakarta, Perdana Menteri dan Presiden Widodo membahas tentang perdagangan dan investasi bilateral, kerja sama di bidang iklim dan energi, serta kepentingan regional dan global.
Hal yang sangat penting adalah keinginan kedua belah pihak untuk membuka potensi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, termasuk untuk meneruskan dana infrastruktur dan iklim senilai A$200 juta yang diusulkan Pemerintah dengan Indonesia.
