Namun kondisi berbeda ketika Pemprov Sulsel tiba-tiba mengeluarkan izin penambangan kedua perusahaan tersebut. Nelayan langsung mengeluh.
"Setelah ada tambang, nelayan hanya kembali modal. Mereka merugi Rp200 ribu hingga Rp2 juta per hari," jelasnya Al Amin.
Walhi Sulsel mencatat kerugian yang dialami nelayan selama 9 bulan itu mencapai Rp80 miliar. Baik itu untuk nelayan pancing, nelayan panah, nelayan bagang dan nelayan jaring.
Al Amin mengaku sejak awal meminta agar kasus soal penambangan pasir ini diusut penegak hukum. Pulau Kodingareng dikeruk oleh perusahaan mantan tim sukses Nurdin Abdullah yang juga pernah jadi staf khususnya saat masih menjabat sebagai gubernur.
Baca Juga:Kasus Jual Murah Tambang Pasir di Takalar Naik ke Penyidikan
Dari hasil penelusuran tahun 2020 ada enam perusahaan yang melakukan pengajuan penambangan. Yakni, PT Cipta Konsolindo dengan luas permohonan belum diketahui, PT Danadipa Agra Balawan dengan luas permohonan 999,29 Ha, lalu PT Waragonda Indogernet Pratama yang rencananya akan menggarap 980,33 Ha.
Adapula PT PT Alefu Makmur yang mengusulkan permohonan seluas 658,54 Ha, lalu PT Banteng Laut Indonesia dengan luas garapan 619,58 Ha. Terakhir PT Berkah Bumi Utama dengan luas permohonan 760,86 Ha.
Dari enam perusahaan yang mengajukan izin tersebut, dua perusahaan disebut resmi mendapat izin dari Pemprov Sulsel yakni PT Benteng Laut Indonesia dan PT Alefu Makmur. Namun, izin terbitnya lebih cepat.
Mereka adalah Akbar Nugraha dan Abil Iksan. Keduanya disebut teman akrab dari Putra Bungsu Gubernur Sulsel, Fauzi Nurdin.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Baca Juga:Bocah Magetan Tewas di Kubangan Bekas Galian Tambang Pasir
