facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

DPRD Sulawesi Tengah Minta Perawat Berstatus Honorer Digaji Sesuai UMR

Muhammad Yunus Minggu, 29 Mei 2022 | 15:30 WIB

DPRD Sulawesi Tengah Minta Perawat Berstatus Honorer Digaji Sesuai UMR
Ilustrasi tenaga kesehatan tengah merawat intensif pasien positif Covid-19. [Istimewa]

Honorer digaji dibawah Rp1 juta per bulan

SuaraSulsel.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meminta pemerintah kabupaten dan kota di provinsi itu agar menggaji perawat yang masih berstatus honorer sesuai upah minimum regional (UMR) Provinsi Sulteng.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulteng Marlelah mengemukakan, peran perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat cukup vital. Sebab perawat berada di garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan utamanya kepada masyarakat yang mengalami kondisi darurat.

"Setidaknya kami minta gaji perawat honorer di seluruh daerah sesuai UMR Provinsi Sulteng atau berdasarkan tingkatan pendidikannya," katanya di Palu, Sabtu 28 Mei 2022.

Marlelah mengatakan sudah menjadi fenomena umum di seluruh daerah di Indonesia termasuk di Sulteng jika peran tenaga perawat honorer yang sangat penting dan berada di barisan terdepan tidak berbanding lurus dengan gaji yang diberikan pemerintah daerah kepada mereka.

Baca Juga: Ungkap Penghasilan saat Freelance Lebih Besar Dari UMR, Ocehan Warganet Ini sampai Jadi Trending Topic di Twitter

"Kondisi perawat honorer ini yang sangat menyedihkan. Saya minta bupati dan walikota serta gubernur memperhatikan mereka. Tolong gajinya dinaikkan hingga setara UMR. Jangan lagi ada perawat honorer yang hanya digaji di bawah Rp1.000.000 per bulan. Sementara mereka harus bekerja siang dan malam," ucapnya.

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Indonesia (PPNI) Provinsi Sulteng Fajarillah Kolomboy Malonda mengatakan selama pandemi COVID-19, tenaga perawat termasuk yang berstatus honorer berada di garda terdepan menghadapi dan menangani orang-orang yang terpapar COVID-19 sehingga mengancam keselamatan mereka.

Bahkan saat bencana gempa, tsunami dan likuefaksi tahun 2018, perawat pula yang berperan penting di barisan terdepan dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada warga terdampak bencana.

"Olehnya perlu kiranya perawat mendapat perhatian dari pemerintah sebab Keberpihakan atas nasib perawat ditentukan oleh kebijakan politik. Kita tidak perlu terjun di dunia politik tetapi kita tetap harus dekat," tambahnya. (Antara)

Baca Juga: Kurang Minum Bisa Bikin Infeksi Saluran Kemih?, Perawat Ini Beberkan Penjelasannya

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait