facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sulawesi Tengah: Masyarakat Harus Diedukasi Agar Tidak Terpecah

Muhammad Yunus Kamis, 26 Mei 2022 | 18:22 WIB

Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sulawesi Tengah: Masyarakat Harus Diedukasi Agar Tidak Terpecah
Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Sulawesi Tengah Muh Nur Sangadji [SuaraSulsel.id/ANTARA]

Agar bijak menanggapi segala situasi dan informasi

SuaraSulsel.id - Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Tengah, Nur Sangadji, mengatakan masyarakat harus mendapatkan edukasi. Agar bijak menanggapi segala situasi dan informasi di era narasi segregasi, intoleransi, dan upaya pemecah belah kebhinekaan dan kerukunan bangsa.

"Masyarakat kita perlu dididik untuk dapat menyelaraskan bersama antara pikiran dengan hati, antara emosi dengan logika, jadi sama-sama itu harus disatukan,” kata Sangadji dalam siaran pers Pusat Media Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (PMD BNPT), Kamis 26 Mei 2022.

Dia meminta masyarakat juga harus dapat melek dan memilah informasi. Pasalnya, dewasa ini sudah menjadi tabiat yang melekat bahwa informasi sering dimanipulasi untuk kepentingan tertentu.

"Masyarakat harus melek informasi dan informasi itu punya tabiat dikurangi dan ditambahkan, yang kami sebutkan dengan akurasi informasi itu. Oleh karena itu, masyarakat kita harus diedukasi untuk menjadi dewasa untuk menerima dan menanggapi suatu peristiwa yang terjadi,” jelas Dosen Fakultas Peternakan Universitas Tadulako Palu itu.

Baca Juga: Warga Sulawesi Tengah Diminta Tidak Panik Dengan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku

Bukan tanpa sebab, dirinya menyampaikan hal itu sebagai tanggapan terhadap kasus Ustad Abdul Somad (UAS) yang beberapa waktu lalu dilarang memasuki wilayah Singapura. Karena negeri tersebut pernah menyampaikan ceramah bernuansa segregasi, intoleran, dan memecah belah persatuan.

"Walaupun saya tidak terlalu mengikuti berita tersebut, namun menurut saya kita harus menghormati keputusan yang diambil negara tersebut, karena setiap negara itu memiliki otoritas," kata alumnus Universite Jean Moulin Lyon 3 Paris.

Narasi yang muncul usai peristiwa yang dialami UAS tersebut, seperti narasi Islamofobia dan kriminalisasi ulama, bukan suatu tuduhan belum cukup berdasar untuk dituduhkan kepada suatu negara berdaulat.

"Karena, ketika ada orang datang ke rumah saya, lalu saya tidak menerima, itu kan hak yang punya rumah itu. Kalau sudah dijelaskan, tetaplah bukan salah si tuan rumah, tapi poinnya itu adalah terjelaskan agar tidak terus menjadi salah paham," katanya.

Oleh karena itu, pria yang lahir di Tidore, Maluku Utara, itu menilai penting terhadap peran para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk terlibat langsung dalam membangun komunikasi yang baik dan sehat di tengah masyarakat.

Baca Juga: Kapolda Sulawesi Tengah: DPO Teroris Kelompok Mujahidin Indonesia Timur Tersisa Satu Orang

"Tokoh-tokoh ini punya peluang yang lebih besar untuk mendewasakan masyarakat, karena tokoh agama dan tokoh masyarakat ini lebih dekat dengan masyarakat, membangun komunikasi, karena banyak hal itu tidak terselesaikan karena komunikasi. Banyak hal yang menjadi masalah karena tidak dikomunikasikan," katanya.

Tidak hanya itu, dia juga berharap Pemerintah mampu menjadi matchmaker (aktor yang mempertemukan) di tengah persoalan maraknya narasi dan kampanye intoleransi. Pemerintah harus mampu mempertemukan berbagai tokoh, pihak, dan kalangan untuk duduk bersama dan berdialog, katanya.

"Pemerintah harus lebih proaktif dan harus bisa menjadi agent of matchmaker. Jadi, dia yang mempertemukan ini, Pemerintah mempertemukan tokoh agama, semua pihak didudukkan jadi satu untuk berkomunikasi dan menjadi fasilitator," ujarnya. (Antara)

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait