Yang paling utama adalah keterlambatan klaim BPJS dan menjadi beban utang rumah sakit.
Kalau terhitung sejak Januari 2022 sesuai surat itu hampir mencapai Rp42 miliar untuk biaya obat-obatan dan yang lainnya, sehingga komisi meminta ada koordinasi intens dengan BPJS.
Sebab klaim BPJS sesuai aturan hanya tujuh hari, dan kalau pasien dirawat 10 hari, maka empat hari ditanggung oleh pihak rumah sakit. Namun karena keterbatasan maka dibebankan lagi kepada pasien. (Antara)
Baca Juga:Demo Mahasiswa Tuntut Setop Perampasan Tanah Adat di Maluku
