SuaraSulsel.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan penolakan penundaan pemilihan umum (pemilu) atau perpanjangan masa jabatan presiden dengan menggunakan kerangka berpikir negarawan.
"Bahwa penolakan itu adalah prinsip yang dikehendaki bangsa ini," kata Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti pada diskusi daring bertajuk "Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil", Senin 28 Maret 2022.
La Nyalla mengatakan bahwa bangsa Indonesia telah sepakat bahwa masa jabatan Presiden hanya 5 tahun dan maksimal dua periode. Bukan tiga atau empat periode.
Dikatakan pula bahwa pemilu adalah suatu mekanisme evaluasi yang diberikan kepada rakyat setiap 5 tahun sekali dan bukan 7 tahun atau 8 tahun.
Baca Juga:Pemilu Sistem e-Voting, Ganjar Pranowo Sebut Hanya Soal Kepercayaan
"Ini prinsip. Meskipun kekompakan partai politik bisa mengubah konstitusi, prinsip ini adalah amanat kebangsaan," katanya menegaskan.
Oleh karena itu, mantan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut mengatakan bahwa DPD RI akan berada pada posisi menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Pada kesempatan itu, dia juga meminta LP3ES sebagai sebuah lembaga riset nonpemerintah tertua di Indonesia untuk memiliki tanggung jawab moral dalam melihat permasalahan tersebut.
Ia menyampaikan dorongan itu karena menilai LP3ES sudah melahirkan banyak nama besar, kaum pemikir, dan cendekiawan Indonesia yang berwawasan kebangsaan serta berjiwa negarawan.
"Bangsa yang besar ini harus kita serahkan kepada negarawan yang memikirkan next generation," katanya. (Antara)
Baca Juga:Geruduk Istana Demo Tolak Pemilu Ditunda, Massa BEM SI Gelar Salat Berjemaah di Jalanan
