facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Pengamat Sarankan Pemerintah Buat Sumur Resapan Tangani Banjir di Kota Makassar

Muhammad Yunus Senin, 21 Februari 2022 | 16:24 WIB

Pengamat Sarankan Pemerintah Buat Sumur Resapan Tangani Banjir di Kota Makassar
Banjir di Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar, depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Minggu 20 Februari 2022 [SuaraSulsel.id/Antara]

Untuk menanggulangi persoalan banjir musiman di Kota Makassar

SuaraSulsel.id - Dosen Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Nobel Indonesia Syahruddin Yasen mengatakan, untuk menanggulangi persoalan banjir musiman di Kota Makassar, pemerintah harus memperbanyak sumur resapan.

"Ancaman bahaya banjir dan tanah longsor terjadi ketika musim hujan banyak melanda. Baik daerah maupun perkotaan yang rawan seperti Makassar. Karena itu sumur resapan ini harus menjadi salah satu fokus kebijakan Pemkot Makassar," kata Syahruddin, Senin 21 Februari 2022.

Pengamat kebijakan pemerintah itu mengatakan pentingnya mengambil kebijakan tersebut. Karena bencana itu sangat merugikan warga kota dan secara umum berdampak pada seluruh sektor. Baik ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan.

Genangan banjir di beberapa titik daerah Kota Makassar, misalnya, setiap tahun menjadi ancaman dan bahaya bagi kehidupan warga. Terutama di jalan protokol dan nasional. Seperti jalan di depan Kantor Gubernur Sulsel, Fly Over Jalan AP Pettarani, dan lainnya.

Baca Juga: 2 Kapal Angkut 13 Orang Pemancing Tenggelam Dihantam Ombak di Perairan Tanjung Bunga Kota Makassar

Berkaitan dengan hal itu, dia menyarankan pemerintah pusat maupun daerah bersama legislatif untuk memikirkan penanganan genangan dan banjir di kedua titik strategis tersebut.

"Pemerintah harus memikirkan penanganannya. Supaya tidak terus terjadi setiap tahunnya, misalnya membuat sumur resapan massal di sepanjang area tergenang banjir," ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah daerah selama ini memang sudah punya konsep, namun lamban merealisasikannya. Apalagi jika jalan itu adalah jalan nasional, tentu membutuhkan lobi anggaran dan mekanisme lobi yang memakan waktu.

Kendati demikian, lanjut dia, hal itu bukan menjadi alasan. Karena ada Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang dana tanggap darurat yang mekanisme alokasi anggaran yang cepat seperti banjir, tanah longsor, dan gempa.

Di sisi lain, kata Yasen, kurangnya koordinasi pemerintah provinsi ke pemerintah pusat serta wakil rakyat di Senayan, juga menjadi titik lemah kurangnya perhatian pada daerah rawan banjir.

Baca Juga: Putri Wali Kota Makassar Danny Pomanto Akan Dilamar Hari Ini, Begini Persiapan Panitia di Jalan Amirullah

"Karena itu, saya sarankan, selain membuat drainase yang representatif, bentuk antisipasi lain adalah membuat sumur resapan yang besar dan massal," ujarnya. (Antara)

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait