Jadi ASN Polri, Novel Baswedan Cs Disebut Loyal Terhadap Presiden Jokowi

SuaraSulsel.id - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, keputusan 44 eks pegawai KPK yang menerima tawaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri, merupakan bentuk loyalitas Novel Baswedan dan kawan-kawan terhadap pemerintahan yang sah.

Menurut Boyamin, apapun inisiatif Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo merekrut 57 eks pegawai KPK (kini 56) menjadi ASN Polri sudah direstui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Yang pertama mereka tetap NKRI. Yang kedua, ini menunjukkan mereka tetap loyal terhadap pemerintah yang sah. Apapun ini adalah perintah Presiden, membuktikan 44 orang itu loyal terhadap Presiden untuk menjadi ASN Polri," kata Boyamin, saat dihubungi, Rabu 8 Desember 2021.

Boyamin mengapresiasi kedua belah pihak, pemerintah dan mantan pegawai KPK yang awalnya berjumlah 57 orang, kini menjadi 56 orang karena satu orang meninggal dunia, atas kebesaran jiwanya. Pemerintah mau merekrut dan 56 eks pegawai KPK mau direkrut.

Menurut Boyamin, retorika yang dibangun selama ini bahwa pemerintah ingin memperkuat pemberantasan korupsi, dibuktikan dengan merekrut 57 eks pegawai KPK dianggap tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi ASN Polri.

"Artinya ini, meskipun istilahnya pelemahan KPK dengan TWK, namun nyatanya pemerintah masih berbesar hati merekrut mereka (Novel cs), jadi sama sekali tidak pelemahan," kata Boyamin.

Apa yang terjadi saat ini, kata Boyamin, menunjukkan masih ada sisi baik dari pemerintah, yaitu merekrut mereka yang dianggap tidak lulus TWK menjadi ASN. Diperlukan kebesaran hati 44 eks pegawai KPK untuk menerima tawaran direkrut sebagai ASN setelah dinyatakan tidak lulus TWK.

Karena, lanjut Boyamin, jika kedua belah pihak mengikuti ego masing-masing menjadi sesuatu yang sulit untuk mendapat titik temu. Di satu sisi pemerintah menilai Novel Baswedan dan kawan-kawan tidak lulus TWK, sementara yang 56 eks pegawai KPK menganggap TWK sebagai sesuatu yang mengada-ngada, tidak ada dasar hukum, dasar logika maupun dasar filosofi, sehingga menentang terhadap tidak lulus TWK.

Oleh karena itu, kata Boyamin, pemerintah terpanggil untuk mengurus Indonesia lewat pemberantasan korupsi, maka 44 eks pegawai KPK tersebut juga terpanggil untuk bersedia menjadi ASN.

"Kedua belah pihak ini juga berkorban untuk kebaikan bangsa dan negara, dan saya memberikan apresiasi dan saya kira teman-teman 44 orang ini tidak menuruti egonya saja," kata Boyamin.