facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Wakil Presiden Ma'ruf Amin Diminta Turun Tangan Selesaikan Kisruh Muktamar NU

Muhammad Yunus Sabtu, 04 Desember 2021 | 07:00 WIB

Wakil Presiden Ma'ruf Amin Diminta Turun Tangan Selesaikan Kisruh Muktamar NU
Tokoh NU Sulawesi Selatan KH Muh Ruslan Wahab dan KH Amirullah Amri memberikan keterangan terkait Muktamar NU yang molor, Jumat 3 Desember 2021 [SuaraSulsel.id/Antara]

Memberi ketegasan soal pelaksanaan Muktamar NU ke-34

SuaraSulsel.id - Tokoh NU Sulawesi Selatan KH Muh Ruslan Wahab dan KH Amirullah Amri meminta KH Ma'ruf Amin dan Jusuf Kalla memberi ketegasan soal pelaksanaan Muktamar NU ke-34.

Pasalnya, pelaksanaan muktamar NU terus molor dengan alasan pandemi COVID-19. Hingga akhirnya kembali disepakati akan digelar di Lampung pada Oktober 2021 lalu. Namun, hal ini lagi-lagi tidak kunjung terealisasi hingga Desember saat ini.

Maka dari itu, untuk menemui kejelasan terhadap pelaksanaan Muktamar NU ke 34 itu, warga NU mengeluarkan pernyataan. Menyikapi polemik Muktamar yang dibacakan di Hotel Aryaduta Makassar, Jumat 3 Desember 2021.

Pernyataan ini secara khusus mengharapkan kesediaan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, KH Mustofa Bisri, Habib Luthfi bin Yahya bersama para habaib serta ulama lain yang berada dalam jajaran Musytasar PBNU untuk segera menggelar forum musyawarah terkait kepastian pelaksanaan Muktamar NU.

Baca Juga: Jusuf Kalla Sebut NU Seperti McDonalds, Ini Alasannya

"Muktamar NU harus segera digelar namun memang tentu dalam kondisi yang kondusif bagi semua pihak. Khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama," ungkap Mabroer.

Jajaran Masytasar, kata Mabroer, pada tingkat PBNU merupakan bagian yang tak terpisahkan. Dari struktur kepengurusan di Nahdlatul Ulama.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya jajaran Musyatasar juga berkenan melibatkan diri secara aktif dalam situasi-situasi tertentu yang memerlukan kehadiran para masyayekh tersebut, antara lain berupa Taushiyah maupun Taujihat.

Selanjutnya, semua catatan sekaligus kesimpulan dari pertemuan jajaran Musyatasar PBNU bisa dijadikan landasan moral bagi PBNU, khususnya jajaran Syuriah, jajaran Tanfidz PBNU dalam mengambil keputusan lanjutan terkait pelaksanaan Muktamar NU.

"Baik menyangkut jadwal sampai model atau format pelaksanaan hajat akbar tersebut," tambah Mabroer.

Baca Juga: Celoteh Cak Imin di Depan JK: PKB Selain Mikirin Partai Harus Mikirin NU

Adapun beberapa pernyataan warga Nahdliyyin dalam menyikapi dinamika dan tarik ulur internal NU terkait jadwal pelaksanaan Muktamar NU ke 34 di Lampung, yaitu

1. Adanya penguatan eksistensi Dewan Musyatasar PBNU periode 2015-2020 yang selama ini lebih banyak pasif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang cukup terhormat di lingkungan warga Nahdlatul Ulama.

2. Agar jajaran Musyatasar PBNU segera menggelar rapat tertutup untuk menyikapi dinamika dan polarisasi kepengurusan akibat terjadinya tarik ulur jadwal pelaksanaan Muktamar NU ke 34.

3. Agar polemik jadwal pelaksanaan Muktamar NU bisa diakhiri, seyogyanya dalam rapat tertutup tersebut juga mengundang para pihak. Khususnya Rais Syuriah, Katib Syuriah dan Ketua Umum, Sekretaris Jendral PBNU untuk mendapatkan informasi yang valid dan berimbang terkait pelaksanaan Muktamar NU ke 34 di Lampung.

4. Secara khusus, mengharapkan kesediaan bapak Jusuf Kalla, KH Ma'ruf Amin, KH Mustofa Bisri, Habib Luthfi bin Yahya bersama para habaib serta ulama lain yang berada dalam jajaran Musyatasar PBNU untuk segera menggelar forum musyawarah terkait kepastian pelaksanaan Muktamar NU yang kondusif bagi semua pihak, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait