Namun demikian, pihaknya masih kendala karena penginputan data penerima PKH itu dari 24 kabupaten kota di Sulsel, sedangkan provinsi hanya menerima laporan.
"Segera kita koordinasi dengan BKD menelusuri itu. Kami di provinsi hanya bisa mengintip jumlahnya, tapi tidak bisa merubah. Kalau di kabupaten kota mereka bisa merubah dan memperbaiki datanya," paparnya. (Antara)
