SuaraSulsel.id - Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bitung Nabsar Badoa mengatakan, Anggota DPRD yang menelantarkan anak bisa dilakukan proses Pergantian Antar Waktu atau PAW.
"Tapi saya lihat dulu seperti apa kasusnya,” kata Nabsar kepada wartawan, Senin 15 November 2021.
Nabsar merespons laporan dari perempuan VA. Mengaku tidak diberi nafkah selama 7 bulan oleh suaminya HA yang juga Anggota DPRD Kota Bitung.
Kemarin, VA ingin bertemu suaminya HA. Namun HA kabur saat melihat istrinya berada di kantor DPRD Bitung.
Baca Juga:Heboh! Anggota DPRD Bitung Lari Dikejar Istri Dalam Kantor
Aksi kejar-kejaran antara Anggota DPRD Kota Bitung HA dengan istrinya pun membuat heboh. VA sudah menunggu HA di lobi Gedung A Kantor DPRD Bitung sejak pagi hari.
Mengutip beritamanado.com -- jaringan Suara.com, istri HA datang mencari suaminya. Karena sudah tidak memberi nafkah kurang lebih tujuh bulan. Istri HA sudah sering datang tapi tidak pernah bertemu.
“Kami kaget, saat sementara mencari keberadaan HA, tiba-tiba dia terlihat lari ke arah pintu keluar halaman kantor kemudian dikejar istrinya,” kata sejumlah staf.
Usai saling kejar, istri HA, kemudian menemui Badan Kehormatan (BK) DPRD dan diterima Wakil Ketua BK DPRD Kota Bitung, Erauw Sondakh.
VA mengaku, dirinya datang mencari HA dan mengadu ke BK hanya untuk meminta biaya dua anaknya yang sudah ditelantarkan selama tujuh bulan.
Baca Juga:Diduga Dipicu Dendam, Karyawan Pengolahan Ikan di Bitung Ditikam Rekan Kerja
“Saya cuma minta biaya itu, tapi kenapa dia lari dan tidak mau bertemu. Ada apa?,” kata VA.
Dia berharap BK membantu mempertemukan dengan HA. Agar biaya untuk kedua anaknya segera direalisasikan.
“Saya tidak habis pikir, kenapa dia lari dan tidak mau bertemu,” katanya.
Handry Anugerahang saat ditemui di Kantor DPD Partai NasDem Kota Bitung menyatakan tudingan istrinya terkait dengan penelantaran anak tidak benar.
“Padahal pekan lalu itu anak-anak tinggal bersama saya. Bahkan segala macam kebutuhan anak-anak saya diberikan setiap saat. Masa dituduh penelantaran anak,” kata Handry.
Handry juga menilai, laporan istrinya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Bitung salah kamar.
“Kan ini persoalan rumah tangga kenapa harus ke BK. Itu salah kamar namanya,” katanya.
