Menurut Edvardas Bumsteinas, inisiatif tersebut sebagai salah satu bentuk komitmen EIB untuk membantu dan mendorong peta jalan hijau, mendukung aprogam, menyepakati kriteria sesuai dengan semangat Paris Agreement.
“EIB dan mitra seperti Jerman membantu Indonesia dalam memerangi dampak perubahan iklim,” katanya, Kamis 4 November 2021.
“Dengan mendorong Felicity di Kota Makassar dan Kota Batam, untuk memanfaatkan peluang pembiayaan hijau,” katanya.
Pihaknya, menurut Edvardas, puas atas dukungan kebijakan dan partisipasi aktif Pemprov Sulsel, Kota Makassar dan Kota Batam dalam persiapan BRT. Felicity membantu fasilitasi pembangunan mobilitas kota dan mendapat dukungan dari GIZ Jerman sebagai bagian dalam skema program hijau.
Baca Juga:KTT COP26, Boris Johnson Tertangkap Kamera Tak Pakai Masker di Samping Sekjen PBB
“EIB adalah mitra kredibel dan berkomitmen dalam mendorong agenda kebijakan hijau serta telah membuat MoU dengan Bappenas untuk memperkuat resiliensi Indonesia,” katanya.
Sementara Martin Hansen menjelaskan dukungan GIZ dan beberapa donor aktif dalam mendukung Pemerintah Indonesia untuk program rendah karbon hingga pengelolaan sampah, dimana salah satunya adalah fasilitasi dengan EIB pada asistensi teknis dan penjajakan kerjasama pembiayaan.
Baginya, apa yang dilakukan di Makassar dan Batam juga dilakukan di beberapa negara seperti Meksiko dan Brazil. “Meliputi persiapan proyek, pengembangan kapasitas, kesiapan kelembagaan dan mengaitkannya dengan peluang pembiayaan,” jelas Hansen.
Paparan Plt Gubernur dan Wali Kota Makassar
Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman memanfaatkan momentum di COP26 ini dengan efektif. Dia menandaskan bahwa pihaknya sejauh ini telah mendukung program pembangunan rendah karbon melalui penandangan MoU antara Pemprov dan Bappenas pada 12 Februari 2019.
Baca Juga:Best 5 Oto: Apresiasi Ratu Maxima, Presiden Joko Widodo di KTT COP26 Glasgow, Gojek-Gogoro
“Ini adalah MoU pertama di Indonesia terkait pembangunan rendah karbon,” sebut Sudirman.
Demikian pula dengan beberapa pihak seperti Pemerintah Norwegia dan Denmark hingga Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulsel untuk memastikan pemastian pengarusutamaan pembangunan rendah karbon itu
