"Banyak masyarakat pengguna lalu lintas ini diresahkan oleh ulah sebagian ini dan ternyata memang sudah banyak yang menyampaikan. Dan saya kira kita pernah menyaksikan semua ada pihak yang mengekpolitasi ini. Bahkan, mungkin boleh jadi bayi yang digotong itu dia juga tidak kenal dengan yang bersangkutan. Jadi ini kan mengekploitasi anak-anak kecil ini, yang tidak tahu apa-apa lalu kemudian dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya material," ungkapnya.
Ia menegaskan jangan sampai pemerintah mengeluarkan sanksi tetapi tidak ada upaya yang signifikan atau berarti untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan pembinaan. Sedangkan, di sisi lain pihak pengemis tersebut tetap merajalela di jalanan.
"Ini kan siapa yang bertanggungjawab. Seharusnya pemerintah di situ. Jangan sampai ada satu orang pun yang mengemis di jalan. Kalau ada, berarti itu adalah tanggungjawab pemerintah, kewajiban pemerintah. Sehingga dalam fatwa ini dikeluarkan wajib hukumnya. Artinya kalau ada satu warga yang melakukan tindakan ini artinya pemerintah berdosa secara hukum agama," tegasnya.
Selain itu, MUI Pusat telah memberikan kewenangan untuk Majelis Ulama Indonesia di daerah untuk mengeluarkan fatwa sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Sebab, jangan sampai fatwa tersebut tidak relevan atau belum dibutuhkan dengan yang ada di daerah tertentu.
Baca Juga:Heboh! Muncul Ajaran Islam Baru, MUI Panggil Pimpinan LDII
Sementara, fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI Sulsel berdasarkan hasil keputusan musyawarah melalui sidang fatwa meminta pihak aparat untuk melakukan proses penyelidiakan kepada oknum pelaku yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak-anak.
"Boleh jadi fatwa ini mungkin di daerah tertentu tidak relevan atau belum dibutuhkan misalnya. Sekali pun di Jakarta saya kira sudah ada. Cuma di beberapa termasuk di Jakarta itu hanya bagi pemberi belum ada fatwanya bagi pengemis, yang melakukan tindakan eksploitasi dan fatwa kepada pemerintah untuk lebih serius menangani ini," pungkasnya.
Kontributor : Muhammad Aidil
