Namun setelah klarifikasi, CV Yogi tetap keluar sebagai pemenang. Padahal, kata Renal saat itu ia sudah pasrah karena tak ada uang yang dikeluarkan sepeser pun.
"Setelah klarifikasi, perusahaan kami tetap menang untuk proyek di Lutra. Yang di Luwu Timur tidak menang karena memang hanya pemenang kedua," ujarnya.
Renal mengaku mulai ada perubahan untuk proses tender proyek saat ini. Ia mengapresiasi upaya pemerintah Provinsi Sulsel untuk memberantas budaya permintaan fee proyek ini.
Kata Renal, kontraktor lokal seperti dirinya kini lega. Proses tender bisa fair dan murni. Tidak perlu lagi pakai uang muka untuk mendapatkan proyek.
Baca Juga:Utang Wisata Covid-19 Membengkak, Pemprov Sulsel Bikin Tim Khusus
"Itu dulu pasti pakai uang. Ternyata di provinsi beda sekarang. Saya murni menang. Saya sudah buktikan bahwa saya tidak keluarkan uang sama sekali tapi bisa menang," jelasnya.
Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Andi Bakti Haruni mengatakan, pihaknya sedang menelusuri soal oknum yang meminta fee enam persen ini. Oknum itu diduga seorang non ASN di salah satu OPD.
"Kita telusuri ada oknum non ASN di BLHD yang memanfaatkan nama Pokja. Kita sudah minta oknum itu dipecat," kata Bakti.
Ia mengatakan Pokja saat ini sudah diacak. Mereka tak lagi bisa bermain. Setiap kontraktor saat melakukan klarifikasi juga ditanya, apakah mereka pernah dimintai uang.
"Setiap klarifikasi kita minta jangan sampai ada orang yang minta uang untuk dimenangkan. Kita laksanakan dengan fair," ujarnya.
Baca Juga:Rumah Pengusaha Katering di Sulsel Mau Dibakar Karena Utang
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
