SuaraSulsel.id - Banyak masukan, pandangan, dan pertanyaan masyarakat terkait pengelolaan negara yang disampaikan dalam program Kantor Staf Presiden KSP Mendengar. Untuk itu, KSP pun membuka kanal Whatsapp KSP Mendengar dengan nomor 0812 8282 3284.
Dalam program KSP Mendengar kali ini, para pemangku kepentingan dalam pembangunan infrastruktur turut hadir dan mendengar masukan para peserta.
Diantaranya Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, hingga Direktur Operasional III PT Hutama Karya (Persero) Kuncoro.
Sebagian besar narasumber yang hadir pun menerima beragam masukan dan aduan terkait pembangunan infrastruktur dari berbagai daerah.
Baca Juga:KSP Kembali Ingatkan Pemprov Sulsel, Percepat Pembangunan Jalur Kereta Api
Beberapa diantaranya mengenai permasalahan sosial terkait penggantian pembebasan lahan. Seperti disampaikan Kamalul.
Dia mengaku telah mengunjungi 20 bendungan, baik yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non PSN.
Kamalul menyampaikan, terlepas dari berjalannya proyek bendungan, masih ada aduan dari masyarakat terkait penggantian ganti rugi pembebasan lahan.
Begitu juga yang disampaikan Asep Yunan Firdaus. Asep menyoroti pembangunan sirkuti MotoGP dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang juga masih meninggalkan permasalahan sosial terkait pembebasan lahan.
“Kami harap, KSP maupun pengembang membuka ruang negosiasi yang adil bersama masyarakat,” ujar Asep.
Baca Juga:Enam Menteri dan Satu Kepala Lembaga ini Disebut Layak Direshuffle Jokowi
Tidak hanya soal aduan, peserta lainnya yakni Dwi Jokowinarno enyampaikan masukan mengenai potensi ekonomi baru di Timur Lampung yang bisa dikembangkan Pemerintah.
Termasuk usulan Handaru terkait kehadiran Pelabuhan Patimbang dan Ambon New Port agar membuka lahan bisnis di luar fokus pengembangan Pemerintah.
Aduan dan masukan dari para peserta KSP Mendengar ditanggapi dengan baik oleh para narasumber. Seperti yang disampaikan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko.
Jarot menyebut, persoalan sosial terkait pembebasan lahan pembangunan bendungan sudah secara perlahan bisa diselesaikan.
“Karena pada prinsipnya, Pemerintah akan ganti untung lahan yang terdampak garapan bendungan. Ke depan, kami akan lebih banyak turun ke lapangan untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat,” jelas Jarot.
Fokus Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, masih menjadi prioritas di tengah pandemi Covid-19.
