Untuk memastikan implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia, Komisi Informasi atau KI Republik Indonesia melakukan Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).
Ada 34 Provinsi yang dilakukan survei, salah satunya Sulawesi Selatan.
Dalam diskusi kelompok yang digelar, sejumlah informan mengeluhkan sistem pengadaan barang dan jasa di Sulawesi Selatan. Proses pengadaan barang dan jasa disebut masih tertutup. Penentuan pemenang tender tidak transparan.
Informan juga masih menyoroti aksesbilitas publik terhadap informasi. Khususnya bagi kelompok rentan. Seperti penyandang disabilitas.
Baca Juga:Densus 88 Tangkap Pegawai BUMN, Diduga Terlibat Bom Gereja Makassar
Survei IKIP ini merupakan program prioritas 2021 Komisi Informasi. IKIP bertujuan untuk memotret kewajiban negara dalam memenuhi hak untuk tahu dan kebebasan informasi.
Survei ini tidak hanya untuk melihat keseriusan Lembaga publik untuk terbuka atau aktif memberikan informasi publik. Tapi juga akan memotret dampak keterbukaan informasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarkat. Khususnya di Sulawesi Selatan.
Hasil survei indeks keterbukaan informasi memiliki nilai antara 0 sampai 100. Nilai 0 sangat buruk dan 100 sangat baik. Akan diumumkan setelah laporan disusun oleh kelompok kerja.
