SuaraSulsel.id - Perebutan Ketua DPD II Partai Golkar Jenepnto makin panas. Kubu Muhammad Soeharto Rahman dan Iksan Iskandar saling jegal.
Muhammad Soeharto Rahman mengatakan Iksan Iskandar tidak bisa lolos sebagai Calon Ketua Golkar Jeneponto. Karena tersandung masalah administrasi.
"Iskan Iskandar tak bisa lolos persyaratan dalam hal administrasi karena dalam persyaratan tersebut, maksimal harus wajib jadi pengurus selama 5 tahun," ujar Soeharto kepada KabarMakassar.com -- jaringan Suara.com
Dia mengatakan, jika Iksan Iskandar memaksakan maju dalam pemilihan Ketua Golkar Jeneponto, Iksan Iskandar akan melanggar AD/ ART Partai.
Baca Juga:Airlangga: Golkar jadi Contoh, Lakukan Perubahan Tanpa Rusak Demokrasi
Soeharto juga menuding, Panitia Musda Golkar Jeneponto dan Iksan Iskandar telah melakukan tindakan persekongkolan.
"Diduga, ada tindakan persekongkolan antara Iksan Iskandar dengan Panitia, dan itu sudah pasti, kenapa sampai pimpinan kecamatan yang masa periode pengurusannya di 2022 tiba-tiba di plt-kan," jelasnya.
Terkait hal ini, Plt Ketua DPD II Ikram Iskandar yang juga sebagai adik Iksan Iskandar buka suara. Ikram menganggap syarat masa periode keanggotaan harus 5 tahun itu keliru.
"Masa bakti itu, taruhlah Pak Iksan itu mulai dari tahun 2015-2020 kalau DPD I atau DPP itu sudah menganggap sudah masa bakti penuh realisasinya," ungkap Ikram.
Ikram juga mengaku Iksan Iskandar itu sudah menjadi Ketua DPD tahun 2017 dan sisa menyelesaikan sampai tahun 2020, namun semuanya itu sudah aman.
Baca Juga:Gelar Rapimnas, Golkar Bakal Bahas Strategi Pilpres 2024
Ikram juga menampik adanya persekongkolan antara panitia dengan pihak Iksan Iskandar.
"Apa indikasi persekongkolannya, apanya coba, saya sudah SK kan kepada semua pengurus, tidak ada permainan, seolah-olah menggiring opini bahwa ada permainan, semua sudah sesuai mekanisme yang ada," tegasnya.
Wakil Ketua DPD II Golkar Abustam Edy pun angkat bicara, menurutnya semua tudingan Soeharto itu sama sekali tidak benar.
"Maksudnya, pertama di mana pihak persekongkolan itu, Relevansinya di mana, Iksan kan bukan Ketua, tapi calon Ketua yang baru mendaftar, dan semestinya Soeharto menjelaskan relevasinnya di mana persekongkolan itu terjadi, "jelasnya usai dikonfirmasi. kamis, (11/03).
Om But sapaan Abustam juga menambahkan tudingan soal plt yang mendukung Iksan Iskandar itu sepenuhnya tidak sah itu juga tidak benar.
"Tentunya, plt yang mendukung Iksan iskandar itu sah, karena diangkat sesuai dengan kekosongan kepengurusan di pincam Golkar," ungkap Om but.
