SuaraSulsel.id - Partai Demokrat Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai menelusuri dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) DPC Demokrat saat menghadiri Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara.
Menurut Ketua Partai Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe, ada beberapa mantan Ketua DPC Demokrat asal Sulsel yang menghadiri KLB.
Mengutip dari terkini.id -- jaringan suara.com, diduga Anggota DPC yang menghadiri KLB Demokrat menggunakan SK palsu mengatasnamakan DPC.
"Tim hukum kami sedang mengumpulkan data. Karena ada banyak mantan ketua DPC yang sudah tidak aktif hadir di KLB mengatasnamakan DPC," ungkap Ulla sapaan akrabnya, di Kantor DPD Demokrat Sulsel, Selasa 9 Maret 2021.
Baca Juga:Solid Dukung AHY, Demokrat Kota Magelang Dicatut Hadiri KLB Deli Serdang
Meski ada sejumlah orang diduga kuat menggunakan SK palsu, namun Ulla belum mau membeberkan nama-namanya. Sebab tim hukum Demokrat Sulsel sedang mengumpulkan data.
"Sampai saat ini ada 4 sampai 5 orang yang terindikasi hadir dengan menggunakan data palsu. Yang jelas secara hukum itu pemalsuan dan itu masuk tindak pidana," ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.
Ulla menegaskan, akan melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. "Kalau buktinya sudah ada, minggu depan kita akan laporkan ke polisi," pungkasnya.
Empat Ketua DPC Demokrat di Sulawesi Selatan terindentifikasi hadir dalam Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat kubu Moeldoko di Sumatra Utara.
Masing-masing Andi Insan Tanri (Ketua Demokrat Kabupaten Sidrap), Andi Haeruddin (Ketua Demokrat Kabupaten Barru), Andi Muhammad Ridha (Ketua Demokrat Kabupaten Pangkep) dan Ikrar Ihsan (Ketua Demokrat Kabupaten Takalar).
Baca Juga:Demokrat Kubu Moeldoko Sebut Duit dari Nazaruddin ke Kader untuk Transport
Ikrar Ikhsan, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Takalar diduga diiming-imingi duit untuk hadir dalam Konferensi Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara. Proses pemecatannya sedang dilakukan oleh DPD Demokrat Sulsel.
Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe mengatakan Ikrar dan tiga orang lainnya tidak mungkin hadir di KLB jika tidak diimingi duit.
"Kalau itu kan bukan indikasi lagi. Itu masa dia mau masuk ke sana kalau ndak ada (uang)," ujar Ni'matullah.
