Aktivis Ungkap Dugaan Korupsi Keluarga Nurdin Abdullah di Proyek MNP

SuaraSulsel.id - Setelah Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koalisi Masyarakat Sulsel meminta KPK mengungkap kasus dugaan korupsi di proyek Makassar New Port.

Koalisi masyarakat Sulsel yang tergabung dalam Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Selatan (MARSS) menilai, masih ada kasus korupsi di sektor lain yang harus diungkap oleh penyidik KPK. Salah satunya adalah pembangunan mega Makassar New Port (MNP) milik Pelindo IV.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel Muhammad Al Amin mengatakan pembangunan Makassar New Port menjadi perhatian aktivis anti korupsi.

Walhi Sulsel menemukan dugaan praktek korupsi dalam pembangunan proyek triliunan tersebut. Dimana, pada tahun 2019 Pelindo berencana melanjutkan pembangunan dan perluasan pelabuhan baru di Makassar seluas 45 hektare.

Baca Juga: Selidiki Kasus Suap, KPK Geledah Dua Ruangan di Kantor Gubernur Sulsel

Agar dapat mengerjakan proyek itu, kata Amin, Pelindo bekerjasama dengan PT Pembangunan Perumahan.

Kemudian, PT Pembangunan Perumahan bekerjasama dengan PT Boskalis Internasional Indonesia (BII) untuk bergabung melakukan operasional dalam pengerukan pasir laut dan melakukan aktivitas penimbunan laut atau reklamasi untuk proyek MNP.

Nilai kontrak yang diteken oleh PT BII itu sebesar 75 Juta Euro atau setara dengan Rp 1,2 triliun.

Dari situ, PT Pelindo bekerjasama dengan perusahan lokal. Untuk penyediaan pasir laut sebagai material reklamasi.

Perusahaan yang menyediakan pasir laut tersebut adalah PT Alefu Karya Makmur dan PT Banteng Laut Indonesia.

Baca Juga: Warga Kirim Karangan Bunga untuk Nurdin Abdullah: Pulang Meki Kodong

Atas kerjasama tersebut Direktur Pelindo IV dan panitia tender dimintai keterangan terkait pemilihan PT AKM dan PT BLI sebagai rekanan dalam penyedia pasir laut proyek MNP pada Februari hingga Oktober 2020.

• «
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• »