“Presiden Jokowi harus membentuk lembaga independen untuk mengawasi dan monitoring pembangunan di daerah, jangan saja menerima laporan asal bapak senang (ABS),” ujarnya.
Para kepala suku juga minta pemerintah di daerah profesional dan transparan dalam mengelola penggunaan dana Otsus Papua, serta tidak KKN dalam penentuan sasaran penerima dana.
“Kami juga minta pemerintah pusat melakukan audit penggunaan otsus,” jelasnya.
Baca Juga:Indikator: Pendukung Prabowo-Sandi Banyak Tak Bersedia Divaksin Covid-19
