Bukan Abu Janda dan Natalius Pigai, Konflik di Indonesia Karena 3 Hal Ini

SuaraSulsel.id - Perseteruan antara Abu Janda dengan Riezieq Shihab membuat tidak harmonis hubungan banyak orang. Terbaru, kasus Abu Janda dengan Natalius Pigai di media sosial, juga telah merusak hubungan banyak kelompok di media sosial.

Setiap orang punya pengikut dan simpatisan. Jika ada pihak yang disinggung, banyak orang yang ikut merasakan sakit. Bereaksi dengan berbagai macam cara. Polisi pun harus turun tangan.

Menurut Jusuf Kalla, perdamaian adalah situasi tidak ada konflik. Sebaliknya konflik adalah situasi tidak ada perdamaian.

Ketua PMI Jusuf Kalla (JK) membagikan pengalamannya dalam menyelesaikan konflik di berbagai daerah. Sampai ke luar negeri.

Baca Juga:Wakil Ketua MUI: Terkesan Abu Janda adalah Orang yang Dipelihara Pemerintah

Hal ini diungkapkan saat JK menjadi pembicara seminar virtual di Universitas Hasanuddin, Sabtu 30 Januari 2021.

JK menguraikan bagaimana konstruksi konflik di Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga kini.

“Perdamaian adalah situasi tidak ada konflik, sebaliknya konflik adalah situasi tidak ada perdamaian. Sementara, demokrasi adalah cara kita bernegara dan bermasyarakat, dengan tujuan menciptakan situasi damai dan mengatasi konflik. Jadi ketiga konsep ini adalah satu kesatuan,” kata Jusuf Kalla, Sabtu 30 Januari 2021.

Dari pengalaman mengatasi berbagai konflik, Jusuf Kalla menilai penyebab utama konflik disebabkan oleh tiga hal. Yaitu ketidakpuasan, ketidakseimbangan, dan ketidakharmonisan.

Maka perlu ada lembaga yang selalu mengkaji. Sehingga potensi terjadinya konflik yang berpotensi merusak tatanan sosial dapat diidentifikasi sejak dini.

Baca Juga:Abu Janda Dipanggil Polisi Terkait Kasus Perkataan Islam Arogan

“Kita harus mengetahui karakter pihak yang berkonflik, mengetahui apa kebutuhan dan aspirasi mereka. Itu cara yang sering saya pakai, sebelum mediasi, saya selalu pelajari karakter dan latar belakang para pihak,” kata JK.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan, segala kebijakan pemerintah harus membawa manfaat bagi masyarakat. Sehingga harus ada riset dan landasan ilmiah yang mendukung agar kebijakan dapat terukur.

Pengalaman sebagai bangsa sudah cukup dengan berbagai konflik yang telah memberikan pelajaran penting. Pendekatan kekerasan selalu melahirkan kekerasan lanjutan.

Konflik juga jangan sekali-kali direspons dengan lambat atau salah dalam mengambil keputusan.

"Kami di Sulsel menjadikan dialog sebagai tradisi dijalin dalam bentuk komunikasi, formal dan informal, bagi seluruh pemangku kepentingan. Mencari tahu akar konflik adalah kunci utama menyelesaikan konflik," kata Nurdin.

dr. Farid Husain menuturkan, konflik hadir karena adanya perasaan ketidakadilan dan rasa kecewa dalam berbagai bidang.