"Jadi sebenarnya vaksin mandiri ini juga membingungkan karena harusnya (semua) vaksin digratiskan. Jadi siapa pun yang memenuhi syarat divaksin, ya divaksin secara gratis," tegasnya.
Presiden RI Joko Widodo sendiri sudah meminta agar para kepala daerah bersedia menjadi orang pertama yang disuntik vaksin.
Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat rapat terbatas mengenai penanganan pandemi Covid-19 dan vaksinasi di Istana Negara, Rabu kemarin.
Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Sulsel Nurul AR menambahkan vaksinasi untuk kepala daerah dan Forkopimda akan dilakukan pada tanggal 14 dan 15 secara serentak. Setelahnya giliran nakes dan tenaga non medis yang bekerja di fasilitas kesehatan.
Baca Juga:Polisi Sita Bom Rakitan dan Senjata Milik Terduga Teroris di Makassar
Sulsel sendiri saat ini masih menunggu tambahan 30.000 lebih vaksin, sebelum disalurkan ke Kabupaten/Kota. Kuota yang ada saat ini baru 30.000.
Nantinya mereka yang akan divaksin akan mendapatkan pemberitaan melalui SMS dari Kemenkes. Mereka yang sudah mendapat pemberitahuan, wajib untuk mengikuti pelaksanaan vaksin.
Ia juga mengatakan secara umum vaksinasi akan memiliki efek samping. Tapi sifatnya ringan, seperti demam singkat.
Sementara, Pengamat Kebijakan Publik Prof Amir Imbaruddin sendiri menilai keputusan Presiden untuk meminta kepala daerah divaksin pertama sudah tepat. Hal tersebut bisa menjadi bukti bahwa vaksin ini aman bagi masyarakat.
"Ini untuk menghilangkan keragu-raguan, khususnya kepada masyarakat yang merasa bahwa vaksin ini tidak aman atau berbahaya. Kalau Presiden dan kepala daerah sudah divaksin dan tidak apa-apa, seharusnya masyarakat tidak perlu takut untuk divaksin," kata Amir.
Baca Juga:Dua Terduga Teroris Makassar Berencana Lakukan Bom Bunuh Diri
Ia mengaku tingkat keraguan masyarakat untuk divaksin bisa jadi turun akibat banyak pemberitaan soal efek samping seusai divaksin. Disitulah kepala daerah harus hadir untuk meyakinkan masyarakat.
