"Ini karena keterlanjuran sebelum penunjukan atau penetapan. Sehingga saran kami perlu dilakukan pemetaan masalah berdasarkan tipologi di sana. Koordinasi, lalu sosialisasi jika nantinya telah dilakukan tapal batas dan masyarakat masih menolak maka akan ada penegakan hukum sesuai peraturan," pungkasnya.
Kegiatan ini turut diikuti Perwakilan Dinas Kehutanan Sulsel, Forkopimda Gowa dan Kepala SKPD terkait lingkup Pemkab Gowa.
