SuaraSulsel.id - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Herwin Yatim dan Mustar Labolo mengaku berbahagia.
Gugatannya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Kota Makassar terkait tindakan diskualifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai dimenangkan hakim.
Dengan putusan tersebut, pasangan Herwin Yatim dan Mustar Labolo dinyatakan berhak untuk maju sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai, Sulawesi Tengah pada Pilkada 2020.
Herwin mengatakan, dalam sidang putusan di PTTUN Makassar, Jalan Andi Pangeran Pettarani, Majelis Hakim memutuskan bahwa surat keputusan nomor 50 KPU Banggai yang menyatakan pasangan Herwin Yatim dan Mustar Labolo tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai pada Pilkada 2020 diminta untuk dibatalkan. Lantaran tidak sah secara hukum tata negara.
Baca Juga:KPU Padang Siapkan Empat TPS Khusus untuk Warga Binaan Gunakan Hak Pilihnya
"Dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bagaimana rakyat Kabupaten Banggai bersorak. Ketika mendengarkan kami dapat keputusan untuk tetap bisa ikut dalam proses Pilkada ke depan," kata Erwin di Makassar, Senin (19/10/2020).
Herwin meminta agar kejadian yang telah menimpa dirinya dapat dijadikan sebagai pembelajaran oleh masyarakat banyak.
Dimana, apabila seseorang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dengan karir, dapat menempuh jalur hukum.
"Negara kita adalah negara yang mengutamakan hukum, maka negara membuka untuk itu. Itulah yang kami tempuh," kata dia.
"Alhamdulillah tentu keputusan yang sudah kita perjuangkan bersama, dan memang secara fakta persidangan tidak ada satu pun yang membenarkan langkah penyelenggara pemilu yang menetapkan kami sebagai TMS," Herwin menambahkan.
Baca Juga:Cegah Penyebaran Covid-19, KPU Kota Medan Kurangi Kuota Pemilih di TPS
Herwin menjelaskan persoalan dirinya yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Banggai tersebut berawal saat dirinya meminta salah satu camat di Kabupaten Banggai untuk membentuk Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19. Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona yang dinilai meningkat pada pertengahan April 2020.
"Kebetulan pada kecamatan ini pada saat itu, terjadi pengangkutan-pengangkutan kapal-kapal nikel dari Morowali. Tentu orang-orang China yang rentan dengan pandemi Covid itu, rakyat mengeluh," jelas Herwin.
Mendapat laporan masyarakat, Herwin selaku Bupati Kabupaten Banggai pun bertindak. Ia pun memanggil camat tersebut dan meminta untuk segera membentuk Tim Satgas Covid-19 di wilayahnya.
"Pak camat mengatakan sudah dibentuk Satgas, tapi ternyata belum dibentuk. Dan saya katakan pada Pak Camat, bahwa kalau anda tidak mampu melakukan pembentukan Satgas Covid-19, berarti langkah-langkah anda untuk menyelamatkan masyarakat itu sangat dinilai kurang," katanya.
Dari situ, Herwin pun meminta camat tersebut untuk digantikan jabatannya dan menjabat sebagai Sekretaris Dinas. Hal ini ditempuh untuk menyelamatkan masyarakat Kabupaten Banggai dari penularan Covid-19 yang mewabah.
"Jadi saya memberanikan diri melakukan itu, tapi sebelumnya kami bersurat ke Kemendagri terkait permohonan izin untuk melakukan pelantikan. Dan kami cuma ditelepon, dikasih tahu kalau meminta surat secara resmi, mungkin agak lama waktunya. Sehingga, ketika saya melakukan pelantikan itu konsultasi-konsultasi tetap kami lakukan ke Kemendagri," papar Herwin.
Hanya saja, setelah melakukan pelantikan pada 21 April 2020, kata Herwin, camat tersebut kembali ke daerahnya untuk membentuk Satgas Covid-19.
Sehingga, Herwin pun memutuskan untuk membatalkan pelantikan itu dikarenakan camat tersebut telah menjalankan tugas dan fungsinya untuk melindungi warga di Kabupaten Banggai dari Covid-19.
"Saya memutuskan untuk mencabut dan membatalkan SK pelantikan itu. Jadi belum ada serah terima, tandatangan memori jabatan. Baru cuma proses pelantikan itu. Saya ingat betul tanggal 21 April SK-nya, 22 pelantikan, 23 pembatalan. Kenapa pembatalan karena pak camat sudah membentuk Satgas Gugus Tugas dan mau bekerja terkait dengan penyelamatan Covid-19 di daerahnya," tegas Herwin.
Namun, kejadian itu dipersoalkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai dan dianggap sebagai suatu pelanggaran.
"Nah, ini yang ditanggapi sebagai seolah-olah suatu kesalahan dan mereka terus proses. Dan mereka mengeluarkan rekomendasi yang sifatnya ragu-ragu. Salah satu kalimat ragu-ragu rekomendasi Bawaslu kepada KPU adalah 'Bahwa dapat dianggap pelanggaran'. Itu bunyinya, apa yang saya lakukan itu dapat dianggap pelanggaran," tutur Herwin.
Herwin merasa dirinya tidak melanggar kemudian melakukan klarifikasi kepada penyelenggara. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan membawa surat dari Dirjen Otonomi Daerah.
"Isi suratnya Pak Dirjen memberi apresiasi atas pembatalan pelantikan itu. Jadi saya tidak ditegur. 22 September 2020 bahwa pak Dirjen mempertegas bahwa proses pelantikan yang saya lakukan itu tidak sah terkait proses mutasi. Karena mekanisme yang saya lakukan tidak sesuai dengan tahapan undang-undang," kata dia.
Namun, apa yang telah ditempuh oleh Herwin tersebut tidak membuahkan hasil. Penyelenggara KPU Banggai tetap memproses dugaan pelanggaran yang telah dilakukan Herwin.
"Semua diabaikan oleh penyelenggara dan tetap diproses," katanya.
Herwin mengungkapkan, setelah mendaftar di KPU Banggai sebagai Calon Bupati bersama pasangannya, yakni Mustar Labolo, dirinya dinyatakan memenuhi syarat pada 21 September 2020.
Namun, dua hari berselang kemudian KPU Banggai menyatakan bahwa pasangan Herwin Yatim dan Mustar Labolo tidak memenuhi syarat pencalonan.
"Kemudian tanggal 23 September badai datang. Kami dinyatakan lagi tidak memenuhi syarat sehingga inilah yang dipersoalkan," terang Herwin.
Karena merasa dirugikan, Herwin pun menggugat ke PTTUN Makassar. Apalagi, berdasarkan survei yang dilakukan oleh tujuh lembaga, elektabilitas Herwin bersama pasangannya lebih diungguli dibandingkan pasangan lain.
"Dari 7 lembaga survei, semua mengunggulkan kami. Kisarannya sampai 50 hingga 62 persen. Dan sampai tanggal 24 September sebelum saya ditetapkan TMS, posisi kami itu diatas 62 persen. Tapi karena kita sudah bisa ikut, semoga harapan rakyat bisa memperkuat dukungan kami," katanya.
Kuasa Hukum Herwin, Amirullah menjelaskan bahwa pernyataan KPU Banggai yang menyebut Herwin tidak memenuhi syarat pencalonan tersebut sangat cacat.
Sebab, dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pelarangan petahana melakukan perpindahan jabatan secara hukum tidak terjadi.
"Setelah dicermati keputusan KPU itu, terdapat cacat wewenang prosedur dan subtansi. Karena dalam ketentuan pasal 71 itu harus benar-benar real terjadi mutasi," katanya.
Kuasa Kukum KPU Kabupaten Banggai, Muhammad Soleh, yang dimintai komentar terkait putusan PTTUN Makassar mengaku masih menunggu kesepakatan dengan Anggota KPU. Apakah akan menempuh kasasi atau tidak.
"Belum bisa mengambil keputusan saat ini. Kita menunggu kesepakatan KPU Banggai. Apa kita diperintahkan kasasi. Kalau diperintahkan, kita akan kasasi," kata Soleh.
Kontributor : Muhammad Aidil
