SuaraSulsel.id - Mendagri Tito Karnavian menolak 4.156 usulan mutasi ASN yang disampaikan gubernur, bupati/wali kota, sejak Januari hingga Agustus 2020.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, sebagian besar penolakan dilakukan untuk menjaga netralitas ASN di pilkada tahun ini.
"Bapak Mendagri dan Bapak Menpan-RB memiliki komitmen dan semangat yang sama untuk menjaga kualitas Pilkada di 270 daerah tahun ini," kata Akmal dalam keterangannya, Jumat (11/9/2020).
Ia menjelaskan, Mendagri telah memberikan 3.393 izin untuk pengukuhan, hasil seleksi terbuka, dan promosi mengisi yang kosong.
Baca Juga:Mutasi Virus Corona Baru Sebatas Uji Laboratorium, Pakar UGM: Jangan Panik
Hal ini agar pelayanan publik tidak terganggu karena adanya kekosongan jabatan akibat pejabat yang tersandung kasus hukum atau meninggal dunia.
"Netralitas ASN adalah salah satu faktor penentu dalam kualitas demokrasi dan kontestasi Pilkada 2020. Sehingga perhatian terkait Netralitas ASN ini harus mendapatkan prioritas," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta aparatur Pemerintahan Daerah, TNI-Polri untuk bersikap netral dan tidak memihak pada satu pasangan calon tertentu.
Jokowi juga meminta ada ketegasan agar peserta Pilkada tidak menggunakan politik identitas yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
Hal tersebut dikatakan Jokowi dalam rapat terbatas lanjutan pembahasan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Baca Juga:12 ASN Kabupaten Cirebon Positif Covid-19, Mayoritas Tenaga Kesehatan
"Jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan, jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA, karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah," kata Jokowi.
