Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto mengaku belum mengetahui adanya teguran dari Kemendagri. Ia pun baru mengetahui kabar teguran tersebut dari media.
"Saya baru baca di media, dan baru mau cek. Sebenarnya, saya menghormati keputusan Kemendagri soal teguran itu," kata dia.
"Cuma tidak seimbang, karena petahana kepala daerah saja ditegur, sementara ada calon lain dari DPRD yang masuk unsur pemerintah tidak mendapat teguran," sambung Tomy.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu Sulsel) Laode Arumahi mengatakan hingga saat ini pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pasangan calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan.
Baca Juga:5.600 Personel Polisi Dikerahkan Kawal Pilkada NTB
Sebab, aturan yang berlaku terkait pelanggaran protokol kesehatan di wilayah Provinsi Sulsel masih aturan umum.
"Iya, belum ada aturannya. PKPU kan hanya mengatur ketika dia (paslon) sudah menjadi peserta pilkada, jadi masih aturan umum yang berlaku ini," kata Laode.
Laode menjelaskan aturan umum yang dimaksud tersebut adalah aturan yang diberlakukan pemerintah sejak Virus Corona atau Covid-19 mewabah di Indonesia beberapa bulan terakhir ini. Seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan handsanitizer.
Oleh karena itu, kata dia, apabila terdapat kerumunan massa dari paslon kepala daerah saat melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti pilkada 2020 nanti, maka yang harus bertindak adalah petugas Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19. Bekerjasama dengan penegak hukum seperti kepolisian dan Satpol PP.
"Sama dengan orang kumpul di pasar, nonton bola. Itu yang harus menegakkan begitu," kata dia.
Baca Juga:Ini Jalan Tol Layang Pertama di Timur Indonesia, Jokowi Akan Resmikan
Kontributor : Muhammad Aidil
