- Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong terancam sanksi etik akibat dugaan penganiayaan stafnya.
- Badan Kehormatan menyiapkan empat opsi sanksi dan akan mengumumkannya melalui rapat paripurna DPRD.
- Pengumuman resmi hasil sidang etik dijadwalkan paling lambat sepuluh hari setelah sidang putusan.
"Berdasarkan fakta persidangan, sudah jelas ini barang sebenarnya. Cuman itu tadi saya melanggar etik umumkan sebelum paripurna," bebernya.
Proses pengambilan keputusan terhadap laporan Yuli sebelumnya sempat mengalami penundaan.
Rapat yang dijadwalkan untuk mengambil keputusan pada Selasa, 17 November diskors dan dilanjutkan Rabu, keesokan harinya.
Adhar menjelaskan penundaan dilakukan karena anggota BK masih perlu mengulas kembali seluruh proses penanganan perkara.
Mulai dari penerimaan laporan hingga pemeriksaan para pihak dan pendapat ahli.
"Di situ memang diagendakan di surat pengambilan keputusan. Tapi tentu dalam rapat sedikit diulas dari awal diterima aduan sampai registrasi pengadu, teradu, melakukan persidangan, dan bahkan mendengarkan pendapat ahli sekaitan putusan yang mau diambil. Kondisi itu sampai magrib, makanya dilakukan skorsing untuk dilanjutkan besok (hari ini)," ungkapnya.
Ia menegaskan, penundaan tersebut tidak melanggar tata beracara. Sebab, BK masih memiliki tenggat waktu sampai 18 November kemarin untuk menetapkan keputusan atas laporan dugaan pelanggaran etik tersebut.
Adhar juga membantah adanya tekanan maupun kepentingan politik di balik penundaan sidang.
Menurutnya keputusan untuk menskors rapat semata-mata agar seluruh anggota BK bisa mempertimbangkan perkara secara lebih jernih dan objektif.
Baca Juga: Anak Anggota DPRD Bone Diserang saat Nongkrong, Luka Parah di Kepala
"Tidak ada (tekanan). Tidak ada hal politis, hanya agar lebih fresh berpikir, dan kredibel, dan berkesesuaian fakta persidangan. Makanya diskors rapat kemarin dan diputuskan hari ini," tegasnya.
Diketahui, sebelumnya, Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong dilaporkan ke ke Badan Kehormatan DPRD dan Polres Bone atas dugaan penganiayaan terhadap seorang staf Bagian Umum Sekretariat DPRD Bone berinisial YN (29), Rabu, 22 Juli 2026 lalu.
Korban yang merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu itu mengaku mengalami perlakuan kasar saat dipanggil menemui Ketua DPRD di kantin kantor.
Ia mengaku dilempari wadah berisi kue, disiram air mineral, hingga dilempari botol sambal.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Ketua DPRD Bone Terancam Dicopot Imbas Aniaya Staf
-
PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
-
Dibuntuti dari Sidrap, Tiga Bandar Narkoba Ditangkap di Maros
-
Kabar Baik! 800 Guru PPPK Paruh Waktu Sulsel Akan Beralih Status
-
Pemprov Sulsel Akan Lawan Dokumen Penjajah Belanda di Pengadilan