- Magdalena De Munnik mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung setelah kalah dalam kasasi sengketa lahan Manggala.
- Biro Hukum Pemprov Sulsel telah menyiapkan kontra memori Peninjauan Kembali dan menilai bukti pihak lawan sangat lemah.
- Sengketa lahan seluas 52 hektare di Makassar tersebut berdampak pada ribuan warga yang belum bisa mengurus sertifikat.
SuaraSulsel.id - Sengketa lahan seluas 52 hektare di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali berlanjut.
Karena Magdalena De Munnik kembali menempuh upaya hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Setelah kalah di tahap kasasi.
Langkah tersebut membuat ribuan warga harus kembali bersabar. Atas sengketa lahan Manggala yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel pun bersiap menghadapi upaya hukum terbaru Magdalena.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum Pemprov Sulsel, Marwan membenarkan adanya pengajuan PK tersebut.
Ia mengatakan pihaknya tidak bisa menghalangi langkah Magdalena karena merupakan hak setiap pihak yang berperkara.
"Iya. Kita tidak bisa halangi karena itu haknya. Tapi berdoa saja, Pemprov tetap dimenangkan," kata Marwan, Rabu, 18 November 2026.
Marwan mengungkapkan Biro Hukum Pemprov Sulsel telah menyiapkan kontra memori PK untuk menghadapi permohonan tersebut. Mereka optimis menang.
Apalagi bukti-bukti yang kembali diajukan Magdalena juga masih lemah. Bahkan menurutnya sejumlah bukti tersebut telah diuji dan dipatahkan dalam persidangan sebelumnya.
Baca Juga: PLN Ungkap Penyebab Listrik Makassar Sering Padam
"Biro Hukum sudah bikin kontra memori PK. Bukti yang diajukan Magdalena juga sangat lemah, bahkan kan sudah dibuktikan di sidang tingkat pertama," ujarnya.
Pemprov Sulsel dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelumnya berhasil memenangkan sengketa kepemilikan lahan Manggala melalui proses kasasi di MA.
Sengketa ini bermula pada 2024 ketika seorang warga bernama Samla Daeng Simba menggugat Pemprov Sulsel dengan mengatasnamakan ahli waris Daeng Manappa.
Dalam perjalanan persidangan, muncul Magdalena De Munnik sebagai penggugat intervensi.
Perkara tersebut kemudian berkembang menjadi sengketa kepemilikan lahan yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk Pemprov Sulsel, Pemerintah Kota Makassar, serta BPN Kota Makassar dan BPN Provinsi Sulsel.
Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak gugatan yang diajukan pihak penggugat sehingga Pemprov Sulsel dinyatakan menang.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
5 Hotel di Sekitar Stasiun Bandung yang Tawarkan Early Check In Supaya Turun Kereta Langsung Rebahan
-
5 Destinasi Wisata Sekitar Medan yang Wajib Masuk Daftar Liburan Anda Bersama Anak
-
Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
-
Digerebek Nyabu di Kosan, Kapolda Sulsel Pastikan Tak Ada Istimewa untuk Bripka ZLF
-
Disorot KPK Soal Anggaran Pokir, DPRD Sulsel Gelar Rapat Tertutup