Wapres Gibran Rakabuming Mundur? Begini Penjelasan Yusril Ihza Mahendra

SuaraSulsel.id - Desas-desus Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan hari ini berhembus kencang di media sosial.

Sejumlah tokoh publik dan media mulai memberikan pernyataan-pernyataan yang mengarah pada isu Wapres Gibran akan mengundurkan diri.

Spekulasi pun makin panas dengan adanya usulan hak menyatakan pendapat oleh sejumlah Anggota DPR RI di Jakarta.

Lantas bagaimana sikap pemerintah saat ini?

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pemerintah akan mengamati pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait permasalahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebab, kata dia, hari ini DPR sudah mulai bersidang setelah reses cukup panjang sehingga pihaknya belum bisa banyak berkomentar.

"Apakah nanti DPR akan membentuk panitia angket atau kah tidak perlu dan langsung kepada Hak Menyatakan Pendapat, kami belum tahu dan akan kami amati," ucap Yusril saat ditemui di Jakarta, Selasa 10 November 2026.

Setelah DPR membuka persidangan, Yusril menuturkan baru akan diketahui perkembangan yang terjadi di Parlemen, khususnya terkait sikap terhadap dua putusan pengadilan tertinggi RI mengenai surat keterangan ijazah Wapres.

Dua putusan dimaksud, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.

Baca Juga: Demo Lengserkan Prabowo-Gibran di Makassar Dijaga 2.100 Personel Keamanan

Dalam putusan MK terkait sengketa persyaratan pendidikan Wapres, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Namun dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Wapres memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sementara dalam putusan MA, kasasi pemohon gugatan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Setara SMA milik Gibran dikabulkan sehingga surat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Yusril mengaku mendapatkan informasi bahwa MA akan mengunggah putusan dimaksud pada laman resminya dan sesudah diunggah, putusan tersebut harus ditindaklanjuti oleh tergugat.

"Jadi masih ada satu proses yang harus dilalui dalam perkara ini dan kalau itu sudah terjadi, sebenarnya proses pembuktian tentang surat keterangan itu sudah selesai," ungkapnya.

Pasalnya, dia menyampaikan putusan MK bersifat final and binding (mengikat). Begitu pula dengan putusan MA, yang bersifat final apabila putusannya telah diunggah di laman resmi.